Senin, 19 Desember 2016, 22:00

Disdik Periksa Dana Bos Setiap Sekolah

 

POSMETRO.CO: Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepulauan Riau, beberapa waktu yang lalu, ada beberapa catatan dari hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) untuk Pemerintah Kota Batam. Salah satunya ada di sektor pendidikan, yakni Pemahalan harga pada dua paket pengadaan aplikasi akuntansi pelaporan BOS pada Dinas Pendidikan.

 

Minggu (18/12/2016), Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan, akan segera mengecek permasalahan itu di setiap sekolah yang menerima dana BOS.


Pengecekan tersebut akan dilakukan sesegera mungkin. Ia berjanji, akan mencari kejelasan terhadap catatan BPK, mulai Senin (19/12/2016). Selain itu, ia juga akan memastikan terlebih dahulu, temuan itu ada di tahun ini, atau tahun sebelum-sebelumnya. “BOS-kan dananya cair dari Pemerintah Pusat, ke Provinsi, langsung ke Sekolah. Disdik kota sama sekali tak pegang. Tapi kita akan follow up (selesaikan) temuan ini,” kata Muslim.


Disdik Kota Batam, memiliki tim tersendiri, yang memang berfungsi memeriksa penggunaan dana BOS. Apakah dana tersebut digunakan secara benar atau tidak, tim tersebut yang tahu. “Namanya Tim Manajer BOS. Akan saya minta ke sekolah untuk monitoring. Biasanya sih kita lakukan setiap tiga bulan sekali,” katanya lagi.


Untuk saat ini, Muslim belum bisa melakukan hal yang lebih jauh, karena temuan tersebut belum diketahui dari mana asal muasalnya. Yang jelas, mereka akan meng-audit setiap sekolah, untuk melihat apakah 13 item penggunaan dana BOS sudah tepat sasaran atau belum. “Senin ya kita cek ke lapangan,” ungkapnya lagi.


Untuk diketahui, 13 item penggunaan dana BOS, diantaranya; Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Ulangan dan Ujian, Pembelian Bahan Habis Pakai, Langganan Daya dan Jasa, Perawatan/Rehab dan Sanitasi, Pembayaran Honor Bulanan, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Membantu Siswa Miskin, Pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer, dan Biaya Lainnya yang meliputi; Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah, Mesin ketik. Peralatan UKS dan obat-obatan. Penanggulangan dampak darurat bencana (khusus selama masa tanggap darurat).


Sementara Kepala BPK Kepri, Isman Rudy, mengatakan kalau laporan atau temuan yang disampaikan BPK terhadap Dinas Pendidikan terkait dana BOS, ada di tahun anggaran (TA) 2015 dan 2016. Temuan tersebut, masuk dalam poin Hasil Pemeriksaan DTT Atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Batam. “Ada lima item yang disampaikan untuk Pemko Batam. Ini salah satunya,” pungkasnya. (iik)