Senin, 12 Juni 2017, 09:57
Kontrak Kantor Habis, Pemprov tak punya Uang

KPPAD Kepri Galau

POSMETRO.CO-PINANG: Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah galau. Bagaimana tidak, kontrak ruko sekretariatnya habis. Sementara pemerintah tidak punya anggaran lagi untuk memperpanjangnya.

"Akhir Mei kemarin, ruko yang dijadikan sekretariat kami (KPPAD) sudah berakhir kontraknya, sekarang kami terkatung-katung mencari sekretariat baru," kata Ketua KPPAD Provinsi Kepri, Muhammad Faizal saat dihubungi posmetro.co, Minggu (11/6) siang.

Sebelumnya, kata Faizal, pihaknya sangat berharap rencana renovasi gedung balai latihan kerja (BLK) yang berada di Jalan DI Panjaitan Batu 8 oleh Pemprov Kepri segera terealiasai. Namun, harapan itu hampa lantaran Pemprov Kepri membatalkan anggaran renovasi gedung beberapa unit itu yang saat ini masih terbengkalai.

"Kemarin, kita sementara menempati ruko di samping dinas pemberdayaan perempuan sambil menunggu renovasi, setelah 6 bulan berjalan, ternyata saya dapat kabar, renovasi tidak bisa berjalan, karena anggaran dari Pemprov tidak ada, sementara kami sudah didesak oleh pemiliknya untuk segera mengosongkan ruko itu," tuturnya.

Faizal menjelaskan, saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri yang dianggarkan untuk KPPAD juga sangat tidak sesuai harapan. Anggaran yang diajukan sebesar Rp2 miliar dipangkas menjadi Rp1,3 miliar hanya untuk belanja pegawai dan operasional lainnya tanpa adanya kegiatan pengawasan dan perlindungan anak di Kepri.

"Padahal, lembaga ini dibentuk oleh daerah untuk membantu kinerja pemerintah, tetapi tidak disupport secara maksimal, dan dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliaran itu hanya untuk belanja operasional, dan itu pun belum bisa digunakan karena akan berubah lagi," ungkapnya.

Faizal berujar, bahwa pihaknya sendiri tidak paham akan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dan pemikiran pejabat yang ada di Pemerintahan Provinsi Kepri. Bahkan, ia menilai, Pemprov Kepri sepertinya tidak serius dalam mendukung dan menekan kasus anak yang terjadi di wilayah Provinsi Kepri.

"Kita mau tanya manajemen keuangan daerah seperti apa? Karena setahun belakangan ini tidak seperti ini, tetapi 2017 ini lah yang paling parah, sepertinya Pemprov main-main dan tidak responsif terhadap proses perlindungan anak ini," tuturnya.(bet)