Jumat, 16 Juni 2017, 13:02

Amat Tantoso: BP Batam Tak Perlu Bubar, tapi di Bawah Pemko

POSMETRO.CO- BATAM: Amat Tantoso mengeluh. Sudah 25 tahun menjadi pengusaha, baru tahun inilah ekonomi Batam dirasakannya yang paling susah. Tak ada dampak kemajuan ekonomi.

 Pria yang sudah memiliki sekitar 1947 usaha money changer (tukar uang) itu khawatir Batam akan kolaps. 

"Banyak pengangguran, kriminalitas meningkat," ujar Amat di sela-sela acara buka bersama dengan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Hotel Vanilla, Lubukbaja, Kamis (15/6/2017).

Kata dia, untuk bayar gaji setiap bulan kepada 800-an karyawan saja sudah susah. 

Ditambah lagi, dengan kenaikan tarif listrik, kenaikan Upah Minimum Sektor (UMS), serta disusul rencana kenaikan tarif ATB. "Biasanya bayar listrik Rp76 juta per bulan, tapi sekarang sudah Rp100 juta lebih. Daya beli susah. Mau bertahan sampai kapan?" tanya dia. 

Amat menilai banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. "Khusus gubernur harus bisa merangkul," ujarnya.

Diakui Amat, memang untuk memajukan Batam bukan hanya kewajiban dari pemerintah atau pengusaha saja, tapi juga semua pihak dan elemen masyarakat. 

"Agar ekonomi Batam bangkit lagi, hilangkan egoistik dari dualisme kepemimpinan BP Batam dan Pemko Batam tadi," harapnya.

 Amat mengatakan, BP Bintan dan BP Karimun di bawah naungan Bupati. Seharusnya, kata Amat BP Batam di bawah naungan Pemko Batam. "BP Batam tak perlu bubarlah, tapi pengusaha usul di bawah Pemko, seperti Bintan dan Karimun," kata lelaki mendapat gelar Dato'. 

Ditambahkan Amat, jika usulan itu tak didengar pengusaha akan membuat forum diskusi yang lebih besar. Kurang lebih 58 ormas di Batam dilibatkan untuk duduk bersama membahas masalah itu. "Hasilnya nanti akan disampaikan langsung ke presiden, seperti apa kondisi Batam sekarang," katanya.

 Iswandi, perwakilan pemuda Perpat Pesisir meminta agar Wakil Gubernur Kepri segera dipilih. "Jangan ini tarik ulur, sementara  ekonomi makin hancur, rakyat yang jadi korban," harap Iswandi. 

Pihaknya menilai semua sudah terkena dampaknya. Berharap dorongan dari pemerintah daerah agar ekonomi kembali pulih. 

"Pemko harus duduk bersama dengan seluruh pihak dan elemen masyarakat," tambah perwakilan Ormas lainnya. (cnk)