Rabu, 02 Agustus 2017, 12:17

Pelabuhan Batam Siapa Punya?

BATAM, POSMETRO.CO : Staf Ahli Deputi III, Nasrul Amri Latif resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Pelabuhan (Kanpel) BP Batam. Nasrul dilantik oleh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro, Senin (31/7).

Nasrul diberi kewenangan luas menangani seluruh pelabuhan utama di Batam. Pengangkatan Nasrul juga menandai lepasnya Kanpel BP Batam dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kanpel Kemenhub untuk keselamatan pelayaran. Sedangkan Kanpel BP Batam untuk otoritas dan pengusahaan pelabuhan," ujar Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Pramono Andiantono kepada POSMETRO, Rabu (2/8). 

Pengangkatan Kepala Kanpel BP Batam baru ini kurang disetujui oleh kalangan pengusaha pelayaran. Osman Hasyim, Sekretaris II Indonesia National Shipowner Association (INSA) Batam, menilai itu akan menciptakan dualisme baru karena ada dua Kakanpel di Batam. Salah satunya Kakanpel dari Kemenhub yang dijabat oleh Bambang dan berkantor di Sekupang. 

Apakah sah secara hukum? Menurut Osman legalitas Nasrul diangkat menjadi Kakanpel tidak mendasar.

"Kita makin bingung, yang disini merasa berkuasa, yang sini pula merasa berkuasa," singgungnya. "Yang ini mungut biaya, yang ini mungut biaya pula. Inilah yang terjadi saat ini," kata dia lagi. Pihaknya menilai pemerintah pusat saat ini saling tarik menarik kepentingan. Sedangkan kepada BP Batam pihaknya tak bisa berharap banyak. "Pelabuhan Batam punya siapa?" tanya Osman. 

Osman menyebut jika pengangkatan Kakanpel BP Batam berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maka itu dapat dilaksanakan secara terbuka bagi semua termasuk PNS dan Non-PNS yang dipilih oleh panitia seleksi.

Sementara praktisi Hukum Batam, Ampuan Situmeang menilai itu merupakan sikap sinergitas yang belum tuntas direformasi. Menurut Ampuan seharusnya itu dikoordinasikan dengan Dirjen Hubla, agar terjadi pelarasan, dan tidak terkesan mempertahankan tumpang tidih, atau dualisme. 

"UU nya masih belum diharmonisasikan dan atau diselaraskan mengenai masalah kepelabuhanan ini," kata Ampuan menanggapi persoalan tersebut. Lanjut Ampuan, karena sama-sama berwenang mengurusi hal yang sama, akibatnya terjadi benturan kewenangan, sehingga yang di bingungkan adalah investor, pengusaha atau masyarakat. (cnk)

Berita selengkapnya baca di harian POSMETRO