Selasa, 19 September 2017, 14:57
Tentukan Besaran Tunjangan

DPRD Tanjungpinang Berharap Pemko Gaet Tim Penilaian

PINANG, POSMETRO.CO : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mengharapkan, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melibatkan tim penilai atau appraisal yang profesional dan independen, dalam menentukan besaran tunjangan hak keuangan pimpinan dan anggota dewan. Hal itu dilakukan guna menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

"Kita berharap melibatkan tim penilai (Appraisal), supaya semuanya tranparan dan dasarnya juga kuat, saya pikir itu harus dilakukan," kata Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno saat ditemui pada Pembukaan Kompetisi Wali Kota Cup II di lapangan Pamedan, A Yani, Minggu (17/9).

Menurut Suparno, mengenai besaran tunjangan hak keuangan pimpinan dan anggota dewan yang wajib dianggarkan oleh Pemko Tanjungpinang, beberapa daerah lain sudah menetapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwako).

Besarannya pun juga melihat beberapa kriteria daerah itu sendiri. Mulai dari kebijakan umum anggaran hingga melihat kekuatan anggaran daerah itu sendiri.

"Saya pikir, Perwako itu segera ditertibkan tetapi, kita juga akan mempertimbangkan kewajarannya. Mungkin nanti ada mengalami perubahan, perubahannya pun tidak signifikan," tuturnya.

Terkait tingkat kewajaran atau besaran tunjangan tersebut, Suparno mengaku tidak bisa memprediksinya. Sebab, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebelumnya tidak ada menjadi ada dan sebaliknya.

Oleh karena itu, besaran tunjangan itu harus melihat kemampuan keuangan daerah yang setiap tahun mengalami defisit yang cukup besar. 

"Nantikan mereka (Pemko) yang menentukan besarnya, dilihat berapa sewa mobil per harinya. Dan, ada juga seperti tunjangan sidang, sebelum tak ada sekarang ada, dan besaran itu tidka bisa kita tentukan," ungkapnya.

Kendati demikian, Suparno sangat berharap, Pemko Tanjungpinang segera menerbitkan Perwako tersebut sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 diketuk.

Sebab, sejatinya Perda hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang sudah harus dilakukan pada APBD Perubahan tersebut.

"Kalau memang dalam APBD Perubahan tidak ada, tak masalah, tetapi kita akan lihat faktor keterlambatannya seperti apa, karena kita pun tidak bisa memastikan," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang mengatakan, bahwa Pemko Tanjungpinang telah menyusun beberapa alternatif besaran tunjangan keuangan pimpinan dan anggota dewan.

Namun, Pemko Tanjungpinang juga akan melibatkan tim Appraisal untuk menetapkan besaran tunjangan tersebut.

"Tim Appraisal kalau tak salah saya sudah berjalan, kita pun tidak bisa menetapkan berapa besarannya, karena hak mereka," tuturnya.

Dikatakan Riono, Pemko Tanjungpinang berkeinginan pembahasan dan penetapan Perwako itu rampung pada akhir September ini. Sehingga, pelaksanaan dan penyerahan tunjangan tersebut bisa dilakukan pada awal Oktober mendatang.

"Masalah ini sudah kita plotting (Rencanakan), karena ini amanat Undang-Undang, maka kita harus laksanakan, karena wajib" kata Riono.

Saat disunggung keterbatasan anggaran di Pemko Tanjungpinang, Riono pun mengaku, bahwa untuk menganggarkan dan melaksanakan amanat tersebut, beberapa kegiatan lain terpaksa dikorban alias dibatalkan.

"Kalau uangnya tidak ada, otomatis, beberapa kegiatan lain harus mengalah," ujarnya.

Menurut Riono, besaran tunjangan khususnya tunjangan transportasi tidak jauh beda bahkan sama dengan tunjangan transportasi di DPRD Provinsi Kepri.

"Kalau masih di Tanjungpinang, seharusnya besarannya sama, kecuali beda kelasnya, kalau Innova kan beda sama Avanza. Tetapi saya tak tahu, apakah alat ukuran CC atau model," imbuhnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. Menurutnya, tunjangan hak keuangan pimpinan dan anggota dewan wajib dibayarkan.

Namun, untuk menganggarkan tunjangan itu harus ada beberapa kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungpinang dipangkas.

"Termasuk anggaran di DPRD sendiri, kita pres lagi untuk membayar tunjangan itu, karena tunjangan itu sifatnya wajib, perintah Undang-Undang, maka harus dilaksanakan. Masalah besarannya, nanti ada tim Appraisalnya," pungkasnya.(bet)