Rabu, 18 Oktober 2017, 17:13

is Dan Syahrul Bertarung Di Pilwako, ASN Diminta Jaga Netralitas

PINANG, POSMETRO.CO : Jelang masuknya musim panas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintahan Kota Tanjungpinang, diminta untuk tidak tebang pilih dalam bekerja. Pasalnya, Wali Kota Tanjungpinang dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dipastikan akan bersaing ketat pada Pemilihan Wali Kota (Pilwako) mendatang.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan, seluruh ASN serta PTT di Pemerintahan Kota Tanjungpinang ditegaskan untuk menjaga netralitas dalam bekerja. Sebab, merujuk ke peraturan yang ada, ASN hanya diperbolehkan menggunakan hak politiknya dalam memilih calon kepala daerah yang menurutnya baik untuk kemajuan Kota Tanjungpinang.

"Sebentar lagi di Kota Tanjungpinang akan ada Pilkada, jadi saya minta ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Tetapi, ASN hanya boleh melihat visi dan misinya, jika itu bisa merubah Kota Tanjungpinang agar lebih baik lagi," kata Lis.

Selain mengingatkan hal tersebut, Lis juga membeberkan kinerja masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul yang dimulai sejak 2013 silam. Hal itu disampaikan di Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Otonom Tanjungpinang ke 16 di Kantor Wali Kota Tanjungpinang pada Selasa (17/10) kemarin.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono. Menurutnya, netralitas itu hanya pada memberikan pelayanan yang tidak timpang kepada masing-masing kandidat calon wali kota. Sebab, Lis dan Syahrul dipastikan akan maju pada Pilwako 2018 mendatang.

"ASN sedianya memiliki hak pilih. Namun netralitas ini tetap harus ada. Tapi netralitas dalam melakukan pelayanan kepada kedua belah pihak, kalau masalah berpolitik, semua ASN punya hak politik asalkan sesuai ketentuan yang telah diatur," ujarnya.

Riono juga mengingatkan agar ASN tidak boleh memanjakan sebelah pihak saja dalam hal pelayanan dengan alasan tidak suka atau bagaimana semasa mereka menjabat. Isu netralitas dalam bekerja ini juga terus diumumkan bahkan menjadi agenda penyampaian pada setiap agenda pagi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Bahkan Riono mengaku, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pun telah meminta untuk memberikan sosialisasi terkait netralitas bekerja kepada seluruh ASN Tanjungpinang. Sosialisasi ini nantinya akan menjadi agenda khusus, dimana semua ASN akan diberikan sosialisasi terkait netralitas tersebut.

"Ketentuan-ketentuan saat mengikuti kegiatan politik seperti kampanye harus dijaga," ungkapnya.

Riono menegaskan, jika ada keterlibatan ASN menggunakan atribut atau fasilitas pemerintah dan berkegiatan di jam kerja serta ketentuan lainnya akan diberikan sanksi yang tegas. "Jadi kita tegaskan, ASN boleh berpolitik karena memiliki hak politik sama seperti warga lainnya, jika dia telah melepaskan semua atribut ASN, jika masih beratribut maka itu salah," pungkasnya.(bet)