Kamis, 19 Oktober 2017, 13:50

Wabup Natuna Minta Perdagangan di Serasan dan Serawak di Legalkan

NATUNA, POSMETRO.CO : Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dalam pemaparanya kepada Tim Pengawas (Timwas) Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), agar Perdagangan Lintas Batas Negara seperti di kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna dan Serawak, Malaysia Timur dilegalkan.

Hal ini kata Ngesti, karena menyangkut nasib dan kebutuhan  masyarakat Natuna dalam pemenuhan kebutuhan sembako.
Sebagaimana diketahui, hubungan perdagangan antara masyarakat Natuna khususnya Serasan dan Serawak Malaysia Timur sudah terjalin sejak dahulu kala.

Meskipun ada moratorium yang belum melegalkan perdagangan Lintas Batas Negara tersebut terang Ngesti, hingga kini perdagangan antara masyarakat Natuna di Serasan dan Malaysia Timur masih berjalan, caranya dengan sembunyi-sembunyi dan kucing-kucingan dengan petugas Diraja Malaysia tersebut.

"Tak dipungkiri hingga kini masih berjalan perdagangan kedua wilayah, ya dengan cara yang salah, seperti sembunyi-sembunyi dan kucing-kucingan dengan petugas. Kalau ini belum dicabut yang dirugikan masyarakat kita karena bertaruh nyawa," ungkap Ngesti Yuni dalam pertemuan dengan anggota komisi IX DPR RI yang berlangsung di aula rapat kantor Bupati Natuna Bukit Arai, Rabu (18/10) sore pada pukul 15.00 WIB.

Persoalan ini tambah Ngesti hendaknya menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat. Dalam perjalanan perdagangan kedua masyarakat beda negara ini jelas Ngesti telah banyak meninggalkan cerita  pahit, rintangan dan hambatan. Bahkan kata Ngesti beberapa kisah pilu kerap dialami warga Serasan dalam melakukan jual beli hasil komoditi daerah dan hasil laut dengan bahan pokok dari negara Jiran Malaysia.

Menyikapi pemaparan dari pemerintah daerah yang disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, H.Sukiman mengatakan masukan dari Pemda Natuna merupakan cacatan penting bagi Tim Pengawas Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan, dalam menyikapi setiap persoalan didaerah perbatasan, termasuk Natuna.

Politisi PAN - Dapil Kalimantan Barat itu menyarakan agar pemerintah daerah Natuna agar terus intens melakukan komunikasi guna melaporkan setiap perkembangan pembangunan didaerah perbatasan.(maz)