Selasa, 31 Oktober 2017, 14:49
Jika Tidak Didukung Pemerintah

Harken: Bubarkan Perusda Saja!

NATUNA, POSMETRO.CO: Ketua Komisi III DPRD Natuna,  menegaskan jika eksekutif atau Pemerintah Kabupaten Natuna tak mendukung program Perusahaan Daerah (Perusda) Natuna lebih baik dibubarkan saja.

Hal ini kata Harken karena Perusda yang dipimpin oleh Direktur yang sekarang (Amrullah) telah memaparkan program mereka kedepannya.

"Kami menilai program Perusda yang disampaikan dalam hearing atau rapat bersama Komisi III DPRD  hari ini, Selasa (31/10) sangat sangat bagus dan masuk akal. Jadi kami sangat optimis kalau Perusda akan mampu bangkit. Kalau Pemda tak mendukungnya lebih baik dibubarkan saja," tegas Harken selaku Ketua Komisi III DPRD Natuna saat dijumpai di ruang rapat komisi, Selasa (31/10/2017)

Adapun program kerja Perusda yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi III terang Harken, membangun pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan sasaran pemasarannya ke semua kegiatan Pemda.

"Nantinya diupayakan semua kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan AMDK yang merupakan produksi daerah," sebut Harken.

Kemudian tambah Harken, kerja sama dengan Bulog atau Tol Mart untuk penyediaan sembako murah juga kebutuhan bangunan.

"Pemenuhan sembako dan bahan bangunan ini sangat sejalan serta besenergi dengan program dan nawa cita Presiden Jokowi, dimana nantinya akan membentuk Rumah Pangan Kita (RPK) di setiap desa maupun kelurahan yang nantinya akan bekerjasama dengan BUMDES," katanya lagi.

 Harken yang juga menjabat anggota Pansus Anggaran di DPRD Natuna  mengatakan, adalah membangun bengkel kenderaan roda empat dengan sasarannya sebagian kenderaan dinas pemda perbaikan atau perawatan mengunakan jasa bengkel Perusda. Serta akan mengelola lagi penjualan gas LPG yang sempat terbengkalai karna perusda masih mempunyai tabung gas sekitar 600.

"Selain untuk untuk program ini akan perusda jalankan untuk membayar pesangon karyawan yang sudah di PHK sebesar Rp1,9  miliar," kata dia.

Seandainya pihak DPRD dan Pemda tidak menyertakan modal utk perusda resikonya adalah pesangon karyawan tidak bisa dibayar, perusda akan di gugat oleh karyawan (gugatan ingkar janji/ wan prestasi) dan akan terjadi gejolak atau demo yang akan dilakukan oleh mantan Karyawan perusda.

Semenjak dia menjadi anggota DPRD Natuna ulas Harken baru Direktur perusda yang sekarang yang menyampaikan programnya secara detail dan terperinci. "Sebelumnya tak ada Direksi Perusda yang menyampaikan program mereka yang sedetail dan seperinci ini. Kalau seperti ini kan jelas dan masuk akal dan patut didukung. Jadi sekali lagi kalau pemerintah daerah Natuna tak mendukungnya lebih baik Perusda itu bubar saja buat berita acara dalam keadaan pailit, habis perkara," pungkas dia. (maz)