Rabu, 01 November 2017, 23:31

2 Hari, 3 Juta Pelanggan Telah Registrasi Ulang Kartu Prabayar

JAKARTA.POSMETRO.CO : Meski menuai polemik, registrasi pengguna layanan selular kartu prabayar terus berlangsung. Bahkan, jumlah pengguna yang telah melakukan registrasi cukup tinggi.

Dirjen PPI Kemkominfo Ahmad Ramli mengapresiasi rasa antusias masyarakat dalam melakukan registrasi kartu prabayar. Sebab, baru dimulai kemarin, Selasa (31/10) hingga Rabu (1/11), sudah tercatat sebanyak 30.201.602 pelanggan melakukan registrasi.

"Terima kasih untuk masyarakat yang melakukan registrasi. Dua hari sudah tiga juta lebih, dan bagi yang belum silakan melakukan registrasi," kata Ahmad Ramli di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (1/11).

Kominfo

Jumpa pers soal registrasi kartu prabayar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (1/11). (Dedi Yondra/JawaPo.com)

Sementara itu, pemerintah terus mengimbau kepada para pengguna layanan selular agar melakukan registrasi kartu prabayar sesuai dengan identitas resmi, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). 

Ahmad Ramli juga mengatakan, ada sejumlah sanksi yang siap diberikan kepada pengguna layanan selular tidak melakukan registrasi. Sanksi paling berat yang akan diterima pengguna adalah pemblokiran nomor. 

"Pada tahap awal bila pengguna tidak meregistrasikan kartu selulernya, konsekuensinya adalah tidak bisa melakukan panggilan keluar," ucapnya. 

Risiko selanjutnya bagi yang tidak melakukan registrasi menurut Dirjen PPI adalah pengguna tidak akan bisa menerima telepon. Setelah itu, paling berat adalah nomor pengguna akan diblokir. 

"Masing-masing paling lama 30 hari. Tapi 15 hari bila sudah mendapatkan peringatan kedua berupa nomor tak bisa ditelepon itu akan diblokir setelahnya," imbuh Ramli.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen PPI Kominfo juga menekankan, Kemkominfo mendukung penuh opsi registrasi kartu prabayar ini. Oleh sebab itu masyarakat diimbau untuk melakukannya hingga batas waktu Februari 2018. (ded/JPC)