Kamis, 02 November 2017, 15:59
Terkait Kasus Mikol Ilegal

BP Kawasan Bintan Dan BC Tanjungpinang Enggan Diperiksa

PINANG, POSMETRO.CO : Pihak Badan Pengusaha (BP) Kawasan Kabupaten Bintan dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Tanjungpinang,  menolak untuk dimintai keterangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam perkara impor ribuan botol minuman beralkohol (mikol) ilegal yang diamankan Kodim 0315 Bintan dari gudang Batu 7 pada September lalu.

Informasi yang dihimpun POSMETRO, kedua instansi itu dipanggil penyidik terkait perkara impor mikol ilegal di kawasan Kota Tanjungpinang dan Bintan. Pihak BP Kawasan Bintan sempat hadir di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bintan yang terletak di Jalan MT Haryono, Batu 3 Tanjungpinang.

Pada saat itu, pihak BP Kawasan Bintan dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP Kawasan Bintan, Saleh Umar bersama tiga stafnya. Meski telah memenuhi panggilan penyidik, Saleh sendiri enggan dibuat BAP untuk memberikan keterangan terkait kasus pidana impor mikol di kawasan Bintan dan Tanjungpinang. Sedangkan status kasus ini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, namun penyidik belum menetapkan siapa tersangkanya.

"Hari ini ada dua instansi yang akan kita mintai keterangan, BP Kawasan Bintan dan Bea Cukai, tapi tadi dari BP Kawasan menolak keras untuk tidak memberikan keterangan, itu memang hak dari pihak yang terperiksa," kata Harry, salah seorang penyidik kepada POSMETRO, Rabu (1/11).

Dikatakan Harry, kedua instansi itu dipanggil oleh penyidik sebagai saksi dalam berita acara pemeriksaan terhadap kasus impor mikol yang diamankan Kodim 0315 Bintan beberapa waktu lalu. Sebab, penyidik ingin mengetahui secara penuh serta seberapa jauh keterlibatan kedua instansi itu dalam regulasi mikol tersebut.

"Kalau BP Kawasan kan yang mengeluarkan ITMB, Bea Cukai terkait pabean, keduanya kita mintai keterangan terhadap tindak pidana ini, sejauh mana apa yang diketahui, terus regulasi yang mereka keluarkan itu ada kaitannya gak," ujarnya.

Atas keberatan untuk dimintai keterangan tersebut, kata dia, pihaknya meminta kepada BP Kawasan Bintan untuk menandatangani berita acara penolakan tersebut. Namun, pihak BP Kawasan Bintan itu pun tidak mau menandatangani berita acara penolakan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

"Kita sodori BA (Berita Acara) penolakan pun tidak mau, kami pun tidak tahu alasannya kenapa tidak mau untuk diperiksa," tuturnya.

Dikatakannya, bahwa penyidik akan melakukan pemanggilan kembali terhadap pihak BP Kawasan Bintan. Namun, jika kedepan BP Kawasan Bintan juga enggan memberikan keterangan terkait kasus mikol tersebut, maka penyidik akan membuat berita acara terkait kasus itu dan nantinya akan dilampirkan dalam berkas perkara tersebut.

"Kalau tetap gak mau, kita akan buat BA penolakan, bahwa saksi diperiksa tidak mau menandatangani BAP, dan tidak mau menandatangani BA penolakan dan ditandatangani penyidik dan dilampirkan dalam berkas," katanya.

Saat ditemui di kantor Disperindagkop Bintan, Plt Kepala BP Kawasan Bintan, Saleh Umar juga mengaku dimintai keterangan terkait pengeluaran kuota impor mikol yang dikeluarkan BP Kawasan Bintan dan kewenangan pengawasan dan mekanisme realisasi impor mikol di Free Trade Zone (FTZ) Bintan.

"Kami sudah jelaskan jumlah perusahaan pengimpor minuman serta kuota yang diberikan. Ada 3 perusahaan yang memasokan untuk kebutuhan hotel bintang tiga di Bintan," katanya.(bet)