Kamis, 02 November 2017, 16:07

Pansus Raperda Pengelolaan Daerah Nilai Banyak Aset Pemko yang Berstatus Tak Jelas

BATAM, POSMETRO.CO : Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, menilai bahwa masih banyak aset Pemko Batam yang tidak jelas statusnya. Oleh karena itu, pihaknya akan memeriksa administrasi dan pendataan ulang seluruh aset atau barang yang dimiliki pemerintah.

Aset yang dimaksud, diantaranya yakni; aset bangunan, tanah, mesin serta lainnya. Dalam sekali pertemuan antara Pansus dan Pemko Batam, Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Udin P. Sihaloho, menilai bahwa masih terdapat aset Pemko berbentuk sepeda motor tahun 1998 yang tetap dibiayai perawatannya. Melihat hal ini, Udin ingin tahu apakah benar aset tersebut masih ada.

"Masih banyak aset yang masih abu-abu dan belum jelas. Semuanya kita data dulu, baik itu yang sudah ada legalitasnya atau tidak ada legalitas," kata Udin, Kamis (2/11).

Oleh karena itu, pihaknya telah memanggil Pemko Batam untuk menginventarisir administrasi aset milik daerah. Hal ini dilakukan dengan dasar perubahan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Di pertemuan selanjutnya, kita minta daftarnya sudah jelas," kata Udin.

Udin melanjutkan, ada sekitar Rp 4,4 triliun total aset milik daerah yang terdiri dari; tanah senilai Rp 699 miliar, peralatan dan mesin Rp 597 miliar, bangunan dan gedung Rp 1,4 triliun, jalan dan bangunan irigasi serta jaringan senilai Rp 1,5 triliun, aset dan lain-lain Rp 85 miliar serta konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp 26 miliar.

Sementara Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa dibentuknya Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan usulan Pemko Batam, karena terdapat aturan baru dalam perubahan regulasi di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

"Agar perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga perlu penyesuaian di tingkat daerah," kata Amsakar. (iik)