Kamis, 02 November 2017, 16:13

Pemprov Kepri Teken MoU tentang Pelaksanaan Pembangunan Transaksi Non Tunai

BATAM, POSMETRO.CO : Bank Riau Kepri (BRK) menggelar sosialisasi program pembayaran non tunai di Harmoni Hotel Nagoya, Jumat (27/10) lalu. Sosialisasi diberikan kepada jajaran pemerintah Provinsi Kepri serta beberapa perwakilan pemerintah kota/kabupaten di Kepri. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri, DR. Irvandi Gustari, Direktur Operasional Bank Riau Kepri, Denny M Akbar, dan juga Komisaris Utama Bank Riau Kepri, H.R Mambang Mit. Kegiatan sosialisasi juga disertai penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kepri dengan Bank Riau Kepri tentang pelaksanaan pembangunan transaksi non tunai Pemprov Kepri. 

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Syarifuddin mengatakan program non tunai merupakan kebijakan pemerintah, yang wajib dilaksanakan semua bagian penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. "April lalu sudah ada surat edaran Menteri, kepada semua Pemda bahwa paling lambat 1 Januari 2018 sudah harus melaksanakan ini. Program ini merupakan hal baru bagi kita, tapi sebenarnya praktiknya sendiri sudah dilakukan oleh bapak ibu sehari-hari," ucap Syarifuddin saat memberikan pemaparan.

Kepri, kata Syarifudin sudah selangkah lebih maju dibandingkan provinsi lain. Untuk beberapa kegiatan pemerintahannya sudah menjalankan sistem non tunai ini. Di antaranya, pembayaran gaji pegawai. "Kepri memang tidak memulai dari nol, tapi kami minta 2018 harus lebih maju lagi. Jangan lagi nanti ada alasan karena aplikasnya tidak ada, jadi belum melaksanakan gerakan non tunai. Ingat, sistemnya tetap sama, aturannya juga sama, hanya cara bayarnya saja kok yang berbeda," tutur Syarifuddin. 

Ia mengingatkan agar Sekda maupun walikota/bupati untuk mengarahkan agar uang-uang yang dibelanjakan oleh bendahara serta uang penerimaan daerah dilakukan secara non tunai. "Nanti gampang kami mengevaluasinya, kami minta dilihat saja, berapa persen dari APBD nya yang sudah ditransaksikan secara non tunai," kata Syarifuddin. 

Menurut Syarifuddin, secara manfaat, program non tunai sangat banyak sekali kegunaannya. Baik bagi pelaku program (pemerintah) maupun institusi lain. Misalkan, bagi institusi seperti KPK, hal ini dapat memudahkan dalam menelusuri dugaan-dugaan praktik korupsi. Program non tunai sendiri sudah dilakukan di pemerintahan beberapa negara lain, di antaranya Inggris, Perancis, Tiongkok, juga Belgia.

"Di Belgia pemerintahnya sudah melakukan transaksi non tunai di 93 persen transaksi keuangan pemerintahannya. Kalau di Indonesia, rata-rata daerah sudah menjalankan 50 persennya. Tapi itu kebanyakan baru dari sisi pembayaran gaji pegawai. Kan ada juga daerah yang 60 persen transaksi keuangannya saja untuk bayar gaji pegawai, makanya bisa menembus 50 persen semua," tutur Syarifuddin.

Di sisi lain, Syarifuddin pun mengingatkan bahwa gerakan ini menjadi tantangan bagi perbankan untuk bisa menyediakan kebutuhan akan transaksi non tunai. Khususnya perbankan daerah. "Bank Riau Kepri ini sudah familiar lebih dulu dengan pemerintah setempat. Jadi harus bisa menjadi solusi atau media untuk pemerintah daerah Kepri khususnya menjalankan program non tunai," kata dia. 

Sementara itu, Asisten II Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum, menyebutkan program non tunai penting untuk mendukung sistem e-goverment yang tengah digencarkan. Selain itu, program inipun dapat menjadi basis transaksi yang besar, melihat ada banyaknya kabupaten/kota se-Indonesia. "Ini juga sejalan dengan visi misi Gubernur dalam mengedepankan transparansi. Kita berharap semua OPD juga sudah siap. Dan kalaupun belum, bisa diberikan teknikal assessment," ucap Syamsul Bahrum. Kegiatan sosialisasi inipun telah dilakukan Bank Riau Kepri di beberapa kabupaten/kota lainnya di Kepri. (hda)