Senin, 06 November 2017, 18:40

Hebat, Sudah 9 Kali Novanto Mangkir Dari Panggilan KPK

POSMETRO.CO : Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Febri Diansyah menyatakan, panggilan lembaganya tak pernah diindahkan Ketua DPR RI Setya Novanto.  Bukan kali ini saja politisi yang dikenal kebal hukum tersebut mangkir dari panggilan lembaga anti rasuah.  Tercatat,  Setnov telah 9 kali tak memenuhi panggilan KPK baik sebagai saksi,  ataupun tersangka.

"Perlu kami sampaikan bahwa panggilan Setya Novanto kali ini bukan panggilan pertama. Dalam kasus e-KTP secara keseluruhan KPK pernah memanggil sekitar 9 kali," ujar Febri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Termasuk pernah dipanggil sebagai tersangka 2 kali, namun tidak hadir. Sebelumnya tidak pernah ada penjelasan atau alasan terkait penggunaan klausul izin ke Presiden," lanjut Febri.

Informasi yang dihimpun, dalam penyidikan perkara e-KTP, Ketua DPR ini memang pernah dipanggil sebanyak 9 kali. Antara lain pada tanggal 13 Desember 2016, 4 Januari 2017, dan 10 Januari 2017 untuk tersangka Irman dan Sugiharto. Kemudian pada 7 Juli 2017 dan 14 Juli 2017 untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Novanto juga pernah dipanggil ketika status tersangka masih melekat padanya yaitu pada 11 September 2017 dan 18 September 2017, namun tidak pernah hadir. Sementara sebagai saksi Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, dia sudah dipanggil sebanyak 2 kali yakni pada 30 Oktober 2017 dan hari ini. Pada alasan pertama Novanto melalui surat yang ditandatanganinya menyebut sedang bertugas sebagai Ketua DPR menemui konstituen.

"Jadi sampai sore ini kalau memang masih ada pemberitahuan secara resmi langsung dari yang bersangkutan sebagai saksi atau kuasa hukum, tentu masih terbuka kemungkinan untuk kita tunggu informasinya. Namun yang pasti, sampai dengan hari ini belum ada kedatangan, dan tadi pagi kita menerima surat itu," terang Febri.

Soal panggil paksa jika panggilan ketiga terhadap Novanto dilakukan, KPK berkata belum sampai tahap itu. Lembaga antirasuah ini hanya mengimbau agar penyelenggara negara memenuhi kewajiban hukum.

"Yang pertama yang paling penting adalah warga negara yang dipanggil sebagai saksi adalah kewajiban hukum. Jadi kita berharap para penyelenggara negara seharusnya memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum," ucap Febri. (nug/jpg)