Selasa, 07 November 2017, 12:13
Terkait Kasus Kapal Sitaan

Sidak Komisi I DPRD Batam Ditolak PT NMS

BATAM, POSMETRO.CO : Pihak Komisi I DPRD Kota Batam sidak ke perusahaan galangan kapal, PT Nanindah Mutiara Shipyard (NMS) ditolak. 

Pihak perusahaan diduga tidak mau menemui wakil rakyat tersebut, Senin (6/11) sekitar pukul 13.20 WIB.

Sudah lebih dari 30 menit enam orang anggota dewan tersebut berdiri di gerbang masuk galangan kapal tersebut. Surat resmi sidak sudah diserahkan ke sekuriti perusahaan. Namun pihak sekuriti masih menunggu konfirmasi dari HRD. 

"Mereka sedang di luar," kata seorang sekuriti pada anggota dewan.

Setelah menunggu lama, kepastian pihak perusahaan untuk menemui pihak Komisi I DPRD Batam tersebut belum juga diperoleh. Pejabat itupun gerah. Mereka meminta sekuriti menghubungi manajemen perusahaan. 

"Lihat sendirikan. Kita dipersulit," kata Wakil Angota Komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husain pada pewarta.

Melalui sambungan telpon, terdengar Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto menjelaskan maksud kedatangan mereka kepada Junaidi, HRD PT Nanindah Mutiara Shipyard. Budi menyebut hanya ingin melihat kapal sengketa yang dititipkan ke NMS.

Namun lagi-lagi pihak perusahaan tidak memberikan jawaban. "Kami hanya menjalankan tugas negara. Tugas kami masih banyak, kami tidak bisa menunggu tanpa kepastian," ujar Budi.

Sempat terdengar perdebatan antara ke duanya. Suara Budi sedikit meninggi untuk meminta kepastian pihak perusahaan. "Bapak izinkan kami masuk atau tidak? Kalau tidak kami balik," ujarnya.

Kedatangan Komisi I DPRD Batam itu sia-sia. Usai berbicara melalui sambungan telpon tersebut, mereka langsung balik kanan dan naik ke mobil. 

"Kedatangan kita ini menindak lanjuti laporan masyarakat," jelas Budi pada pewarta.

Menurutnya, ada laporan terkait pergantian nama kapal MV Seniha. Padahal kapal tersebut masih menjadi sengketa dan disita Pengadian Negeri Batam terhitung sejak 24 Juni 2016 lalu. 

Namun Budi sendiri belum tahu kapal tersebut sudah berubah nama menjadi apa. "Itu dia kita mau tengok. Apa benar nama kapal diganti," sebutnya.

Sengketa kapal berbendera Panama berawal dari jual beli. PT Persada selaku penjual tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat jual beli kapal kepada seorang pembeli pembeli bernama Frans.

Kasus inipun dilaporkan Pengadilan Negeri Batam untuk mengetahui status dan pemilik kapal. Hingga putusan sidang, kapal MV Seniha dilabuhkan di PT NMS. Perusahaan galangan kapal ini juga ditugaskan untuk melakukan penjagaan. "Pergantian nama kapal yang masih dalam tahap sidang itu tidak boleh dan sudah melanggar hukum," Yudi Kurnain, Anggota Komisi I DPRD Batam menambahkan.

Komisi I DPRD Batam pun belum memberikan kepastian apakah nantinya mereka akan kembali melakukan sidak atau tidak. 

"Pergantian nama kapal ini diduga ada unsur dan upaya untuk melarikan kapal," sebutnya. (ddt)