Jumat, 24 November 2017, 13:58

Untuk Pemerataan, Dokter Spesialis di RSUD Bintan Ditambah

BINTAN,  POSMETRO.CO : Demi upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia, dokter spesialis di RSUD Bintan ditambah oleh pemerintah pusat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI, melaksanakan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) untuk mengisi Rumah Sakit Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Tujuan dari Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialisasi di daerah melalui WKDS sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan spesialistik.

Sebelum penempatan telah dilakukan visitasi ke 155 Rumah Sakit yang mengusulkan kebutuhan Dokter Spesialis. Hasilnya, direkomendasikan sebanyak 111 Rumah Sakit di 102 Kabupaten/Kota yang akan menjadi lokasi penempatan WKDS angkatan ke lima ini.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM dan  90 Kepala Daerah,  bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes RI dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes.  Penandatanganan ini dilangsungkan di Grand Emeral RedTop Hotel Jakarta, Rabu malam (22/11).

Dalam laporannya, Ketua Panitia yang juga Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI, Drg Usman Sumantri M.Sc mengatakan, usulan yang masuk dari berbagai daerah mencapai angka yang sangat tinggi. Namun demikian, putusan penerimaan usulan oleh Komite WKDS tetap melihat hasil visitasi Rumah Sakit pengusul berdasarkan berbagai kriteria.

"Kriterianya beragam, mulai dari kesiapan Rumah Sakit, infrastruktur penunjang dan lainnya. Ini diharuskan agar kehadiran dokter spesialis yang dibutuhkan bisa mencapai hasil yang efektif" terangnya saat menyampaikan laporan.

Kadiskes Bintan Dr Gama Isnaeni memaparkan bahwa RSUD Bintan telah mengusulkan beberapa dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan.

"Kami sudah punya beberapa Dokter Spesialis, namun kami usulkan untuk ditambah. Tahun ini kita mendapatkan dua tambahan untuk dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Spesialis Bedah" paparnya.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Kesehatan RI Prof DR Dr Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) yang dilantik Presiden Indonesia pada Oktober 2014 lalu saat jamuan ramah tamah bersama Kepala Daerah sebelum memulai penandatanganan MoU.(aiq)