Senin, 27 November 2017, 16:35

Biaya 8 Penyakit Tak Ditanggung, Kata BPJS Itu Hoaks

JAKARTA, POSMETRO.CO : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membantah informasi yang menyebutkan BPJS Kesehatan tak lagi menanggung biaya delapan penyakit katastropik 100 persen. Sedikitnya delapan penyakit tersebut di antaranya jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemofilia.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menegaskan kabar itu tak benar. Hingga saat ini, sesuai aturan dan prosedur berlaku BPJS masih menanggung seluruh biaya peserta.

"Berita yang mengatakan 8 penyakit tak ditanggung, itu hoaks. Sampai saat ini kami nyatakan BPJS masih menjamin dan tak ada aturan lainnya," tegas Nopi kepada JawaPos.com, Senin (27/11).

Beredarnya kabar tersebut berawal pada saat Kamis lalu (23/11), BPJS Kesehatan diminta memaparkan tentang perkembangan pengelolaan JKN-KIS. Lalu dalam paparan tersebut ditampilkan sebagai gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara-negara lainnya yang menerapkan cost sharing.

"Pada saat itu kami memberikan referensi akademik. Jadi jangan salah paham duluan ya," katanya.

Menurut Nopi, saat era Askes dulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit-penyakit katastropik.

Pemberian dana tersebut dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

"Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres," jelas Nopi.

Dia pun menegaskan bahwa sampai dengan saat ini, BPJS Kesehatan tetap menjamin delapan penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

"Jadi masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, maka kami akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, Nopi juga mengatakan bahwa pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.

"Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS," pungkasnya.(ika/JPC)