Sabtu, 09 Desember 2017, 16:26

Insentif Non Tunai Dikeluhkan Kader Posyandu

BATAM, POSMETRO.CO : Untuk mempermudah transaksi dan mendukung transparansi pengeluaran biaya di lingkup pemerintah, transaksi non tunai menjadi acuan Kota Batam dalam berbagai pembayaran. Namun begitu, sistem ini rupanya masih mendapat keluhan dari beberapa pihak, karena banyaknya potongan yang diterima saat insentif dibayar.

Hal ini sempat dikeluhkan ibu-ibu kader Posyandu Batam. Mereka meminta, agar insentif dan biaya transportasi lainnya diberikan secara tunai, seperti sedia kala. Karena menurut mereka, dengan sistem non tunai banyak potongan yang mereka dapat, dari uang yang seharusnya mereka terima.

"Misal kita ikut pelatihan, ada uang transport Rp 75.000. Potong ini-itu, terlalu banyak potongannya, akhirnya uangnya enggak bisa ditarik lagi. Kami minta cash saja Pak," kata salah satu perwakilan Kader, beberapa waktu lalu.

Mendengar hal ini, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan bahwa sistem non tunai merupakan aturan dari pemerintah pusat. Karena setiap rupiah yang keluar dari uang pemerintah, wajib dipertanggungjawabkan dan diawasi Komisi Pemberantas Korupsi.

"Tapi saya akan coba konsultasikan dulu. Bisa tidak misalnya digabung satu rekening. Lalu ditarik baru dibagikan," kata Rudi.

Ia menjelaskan, sistem non tunai diklaim lebih bagus daripada tunai karena pengelolaan anggaran jadi terbuka. Karena sistem ini merupakan upaya menyelamatkan uang negara dalam penyalurannya. Dengan sistem non tunai, kepala daerah bisa memantau besaran anggaran yang ditransfer ke penerima.

"Supaya uang ini bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Supaya tidak ada dusta di antara kita," katanya.

Rudi juga menjamin, para kader tak perlu khawatir tidak mendapat insentif. Selagi sudah terdaftar, apa yang menjadi hak kader akan tetap diterima.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, juga berencana menaikkan insentif Kader Posyandu dari Rp 175 ribu (saat ini), menjadi Rp 200 ribu per bulan. Hal ini, dikarenakan kader Posyandu sangat membantu tugas dari petugas medis untuk menjaga kesehatan di tingkat lingkungan komplek.(iik)