Selasa, 12 Desember 2017, 15:46

Mahasiswa Kepri Protes Terkait Beasiswa

TANJUNGPINANG, POSMETRO.CO : Belum lama ini Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Arifin Nasir, menyatakan kurang lebih 3.600 mahasiswa se-Kepri mengajukan permohonan bantuan beasiswa kepada Pemprov Kepri melalui instansinya. Namun, dari jumlah tersebut tidak semua disetujui. Pemprov akan melakukan verifikasi data lebih dulu dan kemungkinan hanya 1.000 orang mahasiswa yang akan dibantu.

Ada tiga kelompok penerima bantuan beasiswa tersebut, meliputi kelompok mahasiswa yang baru masuk, mahasiswa tak mampu dan mahasiswa yang berprestasi. Pemprov mengalokasikan anggaran Rp2 miliar. Pemberiannya, ulas dia, harus objektif dan nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK)-nya dirangking.
Ia menjamin, pemberian beasiswa itu bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

''Saya tak kenal siapa-siapa penerima beasiswanya. Saya hanya melihat nilai IPK-nya. Kalaupun ada data mencurigakan, tidak akan kita setujui. Lagi pula ada tim khusus yang melakukan verifikasi data semua proposal yang masuk ke Diknas Kepri. Tim inilah yang akan menentukan layak tidaknya mahasiswa tersebut dapat beasiswa," urainya.

Namun,  saat  Diknas Kepri mengumumkan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa tersebut pada Jumat (8/12), sebagian besar mahasiswa yang namanya tak tercantum tetapi merasa punya hak untuk mendapatkan beasiswa pun protes. Mereka menggelar aksi dengan mendatangi kantor Disdik Kepri dan kantor gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang.

Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang-Bintan menuding Disdik Kepri tidak transparan. "Jika memang Diknas merasa bahwa pembagian beasiswa tersebut sudah transparan dan sesuai prosedur, maka tolong publikasikan," bilang Hairun Aimirin, koordinator lapangan dalam aksi tersebut. Ia dan teman mahasiswa lainnya merasa curiga, karena ada nama ganda dalam penerima beasiswa itu. '

'Beberapa tuntutan, antara lain kita mau tim panitia seleksi membuka atau mempublikasikan indikator penilaian seluruh berkas calon. Meminta Diknas membatalkan hasil verifikasi penerima beasiswa ini," singgungnya. Pihaknya juga mendesak penegak hukum menyelidikinya. 

Saat menerima pendemo di kantornya, Arifin Nasir menjelaskan bahwa proses pemberian beasiswa harus dirangking karena jumlahnya lumayan banyak hingga 3.600 proposal mahasiswa. "Siapa yang nilai IPK-nya tertinggi sesuai urutan rangking, dia yang diberi beasiswa. Pemerintah tidak punya anggaran cukup, jika harus memberikan beasiswa kepada 3.600 mahasiswa. Kita rangking lebih adil," terangnya.(aiq)