Senin, 25 Desember 2017, 16:09

Tunjangan Mobil Dinas Dewan Rp 12,8 juta Sebulan

PINANG, POSMETRO.CO : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang bersama Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang telah menyepakati besaran tunjangan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan. 27 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mendapat tunjangan transportasi Rp 12,8 juta perbulan. 

Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang Abdul Kadir Ibrahim mengatakan, tunjangan itu diberikan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Untuk tunjangan transportasi ketua dewan dianggarkan sebesar Rp 14,8 juta dan wakil ketua sebesar Rp 14,4 juta, sedangkan anggota dewan sebesar Rp 12,8 juta.

"Untuk tunjangan perumahan ketua dewan sebesar Rp 10,8 juta dan wakil dewan sebesar Rp 8,4 juta. Sedangkan anggota dewan sebesar Rp 6 juta," kata Akib sapaan akrab Abdul Kadir Ibrahim belum lama ini.

Dikatakan Akib, besaran tunjangan tersebut berdasarkan turunan dari Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yakni Peraturan Wali Kota (Perwako) terkait tunjangan dewan sudah ditandatangani Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah. Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah disahkan pada Oktober 2017 lalu. 

"Tunjangan ini diberikan setelah APBD-P diketok, baik itu tunjangan tranportasi maupun tunjangan perumahan dewan," ungkapnya.

Selain itu, kata Akib, khusus untuk pimpinan dewan memang diberikan dua alternatif. Yang pertama, pimpinan dewan bisa mengembalikan mobil dinas dan menerima tunjangan transportasi. Dan yang kedua, jika pimpinan tetap menggunakan mobil dinas, maka tidak diberikan uang transportasi.

"Jadi salah satu pimpinan mengembalikan yakni Wakil Ketua II Ahmad Dani. Yang dua pimpinan lain tidak mengembalikan," ujarnya.

Akib menjelaskan, alasan Ahmad Dani mengambalikan mobil dinas tersebut karena mobil yang disediakan untuknya tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam ketentuan mobil dinas untuk wakil ketua tersebut berkapasitas 2.200 cc, namun mobil yang ada di bawah 2000 cc. Ia mengaku, besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang lebih rendah dibandingkan DPRD Provinsi Kepri.

"Itu dibenarkan, yang tidak boleh itu mobil dinas dipakai, tunjangan transportasi diterima. Dan ke depannya, kewajiban pemerintah adalah jika anggaran mampu sesuai dengan amanat undang-undang itu harus diadakan mobil yang berkapasitas sesuai untuk pimpinan dewan," tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya terkait pengembalian mobil dinas, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Riono sudah melayangkan surat himbauan, agar anggota DPRD Kota Tanjungpinang bisa mengembalikan mobil dinas secepatnya.

"Untuk pembayaran tunjangan anggota dewan tinggal menunggu Sekwan. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sudah diserahkan, tinggal Sekwan segerakan (pembayaran), karena setelah DPA diserahkan, selanjutnya tinggal di masing-masing OPD," pungkasnya.(bet)