Jumat, 05 Januari 2018, 17:12

Senin Pendaftaran Wako dan Wawako Tanjungpinang Dibuka

PINANG, POSMETRO.CO : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang akan membuka pendaftaran bakal calon (Balon) wali kota dan wakil wali Kota Tanjungpinang pada Senin, 8  Januari 2018. KPU menegaskan akan menolak balon wali kota dan wakil wali kota jika pada saat pendaftaran tidak menghadiri pimpinan partai pengusung atau koalisi tersebut.

"Aturan pendaftaran sudah diatur dalam PKPU Nomor 3 dan Nomor 15 tahun 2017, jadi bagi yang tidak lengkap maka kita tolak," kata Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Seligi 2018 di Lapangan Pamedan, A Yani, Tanjungpinang, Jumat (5/1).

Berdasarkan aturan tersebut, kata Robby, setiap balon wali kota dan wakil wali kota yang hendak mendaftar pada 8-10 Januari mendatang, harus memenuhi persyaratan yang sudah diumumkan sebelumnya di media massa. Setiap balon wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh dua partai politik atau lebih harus memenuhi enam kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang.

"Yang penting koalisi partai, jika tidak lengkap koalisinya, misalnya koalisi partai A dan partai B tidak lengkap 6 kursi, maka tidak bisa kita terima," tegasnya.

Selain itu, kata Robby, KPU Kota Tanjungpinang juga akan menolak pendaftaran balon wali kota dan wakil wali kota apabila pasangan calon tidak menghadirkan pimpinan partai pengusung tersebut. "Ketua partai dan sekretaris partai itu harus hadir saat mendaftar, jadi tak boleh tak hadir. Jado harus lengkap pimpinan partai itu," ungkapnya.

Dikatakan Robby, dukungan koalisi terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota itu juga harus mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setiap partai politik yang tergabung dalam koalisi tersebut. Ditambah beberapa persyaratan yang telah atur dan disahkan dalam Peraturan KPU (PKPU) yang harus dilengkapi oleh setiap pasangan calon.

"Jika salah satu ada yang tidak lengkap, dan ditambah jumlah kursinya tidak lengkap, maka KPU berhak menolaknya," tuturnya.

Robby juga menjelaskan, bahwa partai politik yang mendaftar juga sudah terregistrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "Jadi, tidak ada partai ganda yang mendaftar. Tetapi masalah partai yang harus teregister, menurut kami tidak ada persoalan dalam masalah itu (Registrasi Partai), karena SK sudah diperbaharui," katanya.(bet)