Selasa, 16 Januari 2018, 16:14

Ribuan Sopir Taksi dan Pengojek Online Datangi Kantor Pemko dan DPRD Batam

BATAM, POSMETRO.CO : Ribuan sopir taksi online dan ojek online menggelar demonstrasi ke Kantor Wali Kota Batam dan DPRD Batam, Selasa (16/1) siang. Mereka mengaku kerab mendapatkan intervensi dan intimidasi dari berbagai pihak. Sehingga mereka meminta pemerintah memberi jaminan keamanan, keselamatan, dan kejelasan region mereka dalam berusaha. 

Pendemo juga meminta pemerintah membuat aturan dan menghentikan sweeping oleh transportasi konvensional. Selain itu, mereka juga meminta ada kejelasan region untuk ojek online, karena beberapa kali mereka dilarang mengantarkan makanan. Region taksi juga diminta dipertegas, karena beberapa waktu ini sering terjadi sweeping di daerah di luar area yang sudah ditentukan (pelabuhan, mall, hotel, dan sebagainya).

Sopandi, Ketua Asosiasi Driver Online (ADO), juga meminta kepada Ketua DPRD Kota Batam, agar memberikan pernyataan terhadap rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, yang melarang online beroperasi. Mereka menganggap, surat pernyataan dari RDP itu tidak valid, karena rapat tersebut hanya mengundang satu pihak saja.

"Dan itu yang digunakan mereka (pangkalan) untuk melakukan sweeping. Kami mohon dicabut," kata Sopandi. Untuk masalah sweeping, mereka sendiri tak mempermasalahkan, asalkan yang mensweeping pihak kepolisian. Jika masyarakat biasa, mereka meminta dasar yang jelas kenapa ada ketentuan seperti itu. "Kita minta gak ada masyarakat biasa, sipil, yang mengecek aplikasi di hape driver. Kalau polisi, kami serahkan tak masalah," ungkapnya.

Mereka juga siap memenuhi aturan yang diatur di Permenhub 108, yang mengharuskan online mengurus uji KIR. "Jadi ketika nanti sudah kita ajukan, kalau tak dianggap ya bukan salah kami," tukasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Yusfa Hendri, mengatakan bahwa secara prosedural, izin usaha untuk online itu mengajukan di pemerintah provinsi. Dan Kota, sama sekali tidak ikut campur. "Tapi saya dapat info, dari sisi persyaratan badan usaha harus dilengkapi. Harusnya koperasi ada di bidang usaha angkutan," katanya.

Mengenai Permenhub 108 yang mengatur tentang angkutan online, pemerintah daerah memiliki waktu tiga bulan untuk masa penyesuaian. Jadi, jika Permenhub ini diterbitkan November silam, berarti masih ada waktu sampai Februari untuk menyelesaikan masalah ini. "Dalam hal itu ada juga pengkajian kuota. Terakhir rapat pembahasan kuota, juga mentok. Dari pangkalan meminta online tidak beroperasi dulu," ungkapnya.(iik)