Senin, 22 Januari 2018, 18:01

Pengusaha Harus Ikut Proaktif Dorong Penerapan PMK Nomor 229 Tahun 2017

BATAM, POSMETRO.CO : Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengimbau agar pengusaha di Batam, ikut proaktif, dalam mendorong penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229 Tahun 2017. Aktifnya pengusaha menunjukkan jika pengusaha membutuhkan pembebasan pajak, saat membawa barang dari daerah non kepabeanan atau FTZ seperti Batam, ke daerah pabenanan di Indonesia. 

Imbauan itu disampaikan Lukita, saat ditanya sosialisasi dan penerapan PMK Nomor 229 Tahun 2017 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk barang impor. PMK itu sendiri terkait langsung dengan BP Batam, sebagai pengelola kawasan dan pelabuhan bebas di Batam. Dimana, PMK mengatur kemudahan dan insentif untuk produk industri Batam bisa masuk ke daerah lain di Indonesia, menjadikan Batam lebih kompetitif.

"Harus inisiatif pengusaha. Memang BP di pelabuhan, tapi yang terkait langsung dengan pemeriksaan barang di Bea Cukai," kata Lukita. Menurut Lukita, penting bagi pengusaha proaktif terkait penerapan PMK itu, karena kebutuhan untuk mengirim barang ke dalam negeri atau mengirim ke daerah kepabeanan, adalah pengusaha. "Mereka mau kirim ke daerah kepabeanan. Jadi dari pengusaha dulu yang proaktif (mendorong Kemenkeu). Biar segera disosialisasikan," himbau Lukita. 

Di tempat berbeda, sebelumnya Kepala BC Batam Susilo Brata mengatakan, mereka masih menunggu sosialisasi PMK itu. Namun,PMK itu fungsinya untuk menggerakkan hasil industri di Batam dan menjadi salah satu dasar pemberlakuan Free Trade Arrangement (FTA). Sosialisasi diakui harus dilakukan lebih dulu sebelum diterapkan. 

"Intinya PMK itu untuk mendukung barang produksi Batam lebih kompetitif dengan produksi luar negeri. Karena soal FTA belum diatur selama selama ini. Ini menjadi juga dasar untuk kerjasama dengan luar negeri, karena selama ini FTA kan tidak diatur," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan menerbitkan PMK tentang tata cara pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan penjanjian atau kesepatan internasional. Aturan ini merupakan dasar diberlakukannya FTA yang selama ini diharapkan oleh para pengusaha di Batam.

Dimana, jika selama ini barang-barang produk Batam yang akan dikirim ke daerah lain di Indonesia dikenakan pajak sebesar 22,5 persen. Sedangkan jika dikirim melalui negara ASEAN, hanya dikenakan 12,5 persen. Sehingga banyak perusahaan di Batam yang mengirim produknya ke Singapura dulu sebelum ke Jakarta, untuk menghidari pembayaran bea masuk sebesar 10 persen.

Dimana, selama ini jika investor membuka pabrik di Batam dan mengirim barang ke Jakarta, pajak yang harus dibayar, menjadi 22,5 persen. Dengan PMK ini, Ketua Apindo Kepri Cahya menilai, tidak akan ada lagi bea masuk sebesar 10 persen. Hal ini akan membuka peluang bisnis baru untuk para pengusaha di Batam. Karena barang yang diproduksi di Batam bisa langsung dikirim tanpa melalui negara tetangga, dan biaya pengiriman bisa lebih murah.

Dengan FTA, ada keringanan dan kemudahan perusahaan di Batam dalam memasarkan produk di Indonesia tanpa pajak. Pasalnya saat ini produk yang dipasarkan di luar Batam dikenakan PPN, PPNBM, dan PPH. Sehingga dengan adanya kebijakan baru ini ke depan hal tersebut akan dibebaskan.

Dalam PMK yang baru disebutkann, barang impor dari negara yang telah menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia mengikuti referensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).

Pengenaan tarif preferensi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement  (IJEPA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement  (IPPTA) dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP). 

Tarif preferensi dikenakan terhadap impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB), yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi.(abg)