Kamis, 01 Februari 2018, 16:48

MUI Kepri Berharap Pihak Berwenang Tarik Obat Mengandung DNA Babi

BATAM, POSMETRO.CO : Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau, Ispiraini, mengharapkan agar pihak berwenang segera menarik obat-obatan yang mengandung DNA babi. Pasalnya, dalam ajaran Islam, obat-obatan haram hanya diperbolehkan dikonsumsi saat benar-benar terdesak, antara hidup dan mati.

Dijelaskan Ispiraini, sesuatu yang jelas-jelas haram hukumnya, wajib dihindari. Sebab haram itu berpengaruh tidak baik di dunia maupun akhirat. Dalam obat-obatan, haram itu sifatnya darurat saja. "Alias bukan pilihan awal. Nah, karena sudah jelas terbukti ada unsur babinya, maka kita umat Islam wajib menjauhinya, dan beralih pada obat lainnya yang lebih aman," kata Ispiraini kepada Posmetro.

Jika memang sudah berusaha, namun obat halal tak kunjung ditemukan, maka barulah obat haram diperbolehkan. "Dan tidak ada pilihan lainnya. Kalau tidak nyawa melayang, barulah dalam kondisi tersebut, boleh berobat dengan yang haram. Hanya untuk sekedar menyelamatkan dari kematian saja," ungkapnya.

Di sini, MUI mengaku tak memiliki kewenangan dalam menarik peredaran obat di pasaran. MUI, hanya memberikan fatwa untuk produk yang mengajukan permohonan sertifikat halal saja. "Kalau mereka tidak mengajukan, MUI gak punya wewenang memeriksa. Repotnya di sini," ungkapnya.

Oleh karena itu, MUI mengharapkan agar Viostin DS dan Enzyplex segera ditarik dari peredaran oleh pihak berwenang. Hal ini harus segera dilakukan, karena umat Islam merupakan konsumen terbesar di Kepri, maupun di Indonesia.

"Pertama ditarik. Yang kedua, segera ganti dengan bahan yang halal. Agar ada ketenangan dalam mengkonsumsi obat-obatan ini," pungkasnya.
 Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan terkait kasus tersebut  pihaknya belum bisa berkomentar. Namun, yang lebih berkompeten menjawab hal tersebut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).  "Enzyplex itu ya, sepertinya BPOM lebih pas menjawab karena tugas dan fungsinya. Sedangkan Dinkes tidak mengawasi peredaran obat," ujarnya singkat.(iik/hbb)