Kamis, 08 Februari 2018, 17:16

Menang Di Tingkat Kasasi, Direktur CV PDIP Kembali Ditangkap

PINANG, POSMETRO.CO : Ahmad Syafii, Direktur CV Pilar Dua Inti Perkasa (PDIP) yang dinyatakan bebas setelah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, kembali ditangkap paksa oleh jaksa sekitar pukul 14.00 WIB, Rabu (7/2). Pasalnya, upaya kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang ke Mahkamah Agung (MA) menyebabkan Ahmad Syafii kembali mendekam di jeruji besi.

Informasi yang dihimpun POSMETRO, Ahmad Syafii ditangkap di Jalan Hang Lekir Batu 10, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kabarnya, Ahmad Syafii ditangkap usai berkunjung ke kediaman mantan wali kota Tanjungpinang. Ditangkapnya paksa Ahmad Syafii lantaran tidak kooperatif. Sebab, putusan yang turun dari MA pada 21 November 2017 lalu.

Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang, Benny Siswanto mengatakan, penangkapan terhadap direktur CV PDIP itu dilakukan setelah pihaknya menerima salinan amar putusan dari MA pada 5 Februari 2018 dengan Nomor 3656/Tu/2017/281K/PID. SUS/2017. Dalam putusan itu, Ahmad Syafii terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari Tahap I tahun 2014.

"Putusan itu atas nama terdakwa Ahmad Syafii, dan dijatuh hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan, serta membayar Uang Pengganti, dan itu sudah dikembalikan ke kas negara," kata Benny.

Sebelumnya, Ahmad Syafii, Direktur CV Pilar Dua Inti Perkasa (PDIP) divonis hakim selama satu tahun dan enam bulan penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang dan dikenakan hukuman membayar denda senilai Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. 

Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa selama empat tahun dan enam bulan penjara dan hukuman membayar uang denda senilai Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Hakim menilai tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan jaksa sebelumnya yang meminta agar majelis hakim agar menghukum terdakwa karena dinilai melanggar pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi sebagaimana dakwaan primer jaksa. Ahmad Syafii pun pikir-pikir dan ajukan bandung ke PT Riau.

Sedangkan Zulfeneldi, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini telah divonis selama satu tahun dan empat bulan penjara. Selain itu, Zulfeneldi yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang ini juga dikenakan hukuman membayar denda senilai Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari Tanjungpinang yang berada di jalan menuju Dompak Tanjungpinang dikerjakan menggunakan dana APBD di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemko Tanjungpinang tahun 2014 dengan pagu dana senilai Rp1,52 miliar.

Kedua terdakwa diduga telah melanggar perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dengan cara mengalihkan pekerjaan pada pihak lain, Asrul (DPO) yang bukan merupakan karyawan Kontraktor Pelaksana.

Jaksa menilai, terdakwa Ahmad Syafii didakwa menerima fee dari uang muka proyek senilai Rp 25 juta dari Rp 406 juta dari biaya termin yang sebelumnya telah dicairkan atas peran terdakwa Zulfenedi selaku PPK.

Proses pelaksanaan pekerjaan proyek ini sempat diputuskan kontraknya oleh PPK karena lahannya dinilai bermasalah. PPK mengeluarkan surat pemutusan kontrak kerja, dan meminta agar kontraktor pelaksana mengembalikan uang termin yang sebelumnya telah dicairkan.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan pihak kontraktor belum mengembalikan uang termin hingga perbuatan tersebut dinilai telah melanggar surat perjanjian kontrak sebagaimana dalam Keppres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

"Di tingkat kasasi, terdakwa telah terbukti di Pasal 2 ayat 1 junco Pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Saat ini terdakwa ditahan di Rutan Tanjungpinang," pungkasnya.(bet)