Jumat, 09 Februari 2018, 15:24

Awas, Libatkan Anak Dalam Kampanye Pilkada Bisa Dipenjara

PINANG, POSMETRO.CO : Tahapan kampanye pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang kian dekat, yakni pada 15 Februari mendatang. 

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau, menginginkan kepada semua paslon dan partai politik untuk tidak melibatkan anak-anak di dalam kegiatan politik, pada Pilkada Serentak 2018 di Tanjungpinang.

"Siap kegiatan kampanye dilarang melibatkan anak, baik itu kampanye terbuka, dialogis, dan sebagainya," kata Ketua KPPAD Provinsi Kepri, Muhammad Faizal usai bersilaturahmi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Robby Patria di kantor KPU Kota Tanjungpinang pada Kamis (8/2) siang.

Muhammad Faizal yang akrab disapa Faizal ini menegaskan, larangan keras melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye itu pun tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak. 

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan, kampanye yang akan dilaksanakan pada 15 Februari adalah kampanye ramah anak.

"Kalau mengacu pada Pasal 15 dan Pasal 76 H Undang-undang Perlindungan Anak itu jelas, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp100 juta," tegasnya.

Faizal menuturkan, bahwa sanksi pidana itu berlaku jika anak-anak terlibat secara jelas dan menggunakan atribut salah satu paslon, dalam kegiatan kampanye tersebut. Namun, jika anak-anak itu datang bersama orangtuanya di salah satu kegiatan kampanye, maka pihaknya menyarankan agar dipisahkan dari kegiatan tersebut.

"Kalau memang datang dan tidak ikut ke dalam kerumunan, tidak masalah, artinya anak-anak itu dijauhkan dari area kampanye, karena nanti takutnya mereka akan berdesak-desakan dengan massa. Makanya, kita sarankan, parpol atau paslon menyediakan tempat khusus penitipan anak," tuturnya.

Terkait hal tersebut, Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria mengaku, pihaknya telah mengantisipasi pelibatan anak-anak dibawah umur dalam kegiatan kampanye paslon yang dimulai pada 15 Februari mendatang. 

Bahkan, katanya, larangan pelibatan itu juga tertera dengan jelas didalam Peraturan KPU Nomor 4 tentang Kampanye, bahwa dilarang membawa anak maupun menggunakan atribut pada saat kampanye.

"Yang diajak untuk kampanye itu adalah orang yang berhak untuk memilih, bukan anak-anak. Ini memang sifatnya di larang, tapi di KPPAD ada Undang-undangnya," pungkasnya.(bet)