Senin, 19 Februari 2018, 17:29

DPRD Kota Batam Desak Legalitas Kampung Tua

BATAM, POSMETRO.CO : Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein menyebutkan, untuk melindungi eksistensi adat istiadat melayu, arsitektur bangunan tua, situs, pemakaman tua, serta lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam, maka diperlukan kekuatan hukum yang jelas. Apabila status Kampung Tua di Kota Batam ini tidak diselesaikan dalam artian tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas, maka sekitar 37 titik Kampung Tua dengan luas kurang lebih 1,569,63 Ha akan terancam keberadaannya. 

"Selama ini baru SK  Wali Kota dari tahun 2004, belum ada payung hukum yang jelas, DPRD Kota Batam akan membentuk pansus agar memiliki kekuatan pansus yang jelas. Kalau sudah ada hukum semua pasti terselesaikan," ujar Harmidi, Minggu (18/2) sore.

Harmidi mengatakan selaku pemerhati Kampung Tua di Kota Batam mengapresiasi Pemko Batam yang telah mengeluarkan 4 surat, yaitu Surat Keputusan, dan Surat Pertemuan Walikota Batam dan Bp Kawasan. Difasilitasi oleh Gubemur Kepulauan Riau perihal rekomendasi pembebasan UWTO lahan Kampung Tua di Kota Batam. 

Dalam hal ini komisi I DPRD Kota Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan sedang menggesa supaya dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kampung Tua. Perda tersebut nantinya disahkan bisa mengatasi dan menjadi solusi untuk menghindandari gesekan antara masyarakat penghuni kampung tua dengan pihak perusahaan. 

"Saya selaku Wakil Ketua Komisi I dan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Batam bersama teman teman di Komisi I sedang menggesa supaya segera dan dianggap perlu dibentuk panitia khusus rancangan peraturan daerah Kampung Tua atau Tanah Ulayat di Kota Batam ini," pungkasnya.

Sama halnya dengan Ketua Rumpun Kashanah Warisan Batam (RKWB) Batam, Hj Machmur Ismael mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada DPRD yang sudah mengusulkan Pansus Ranperda Kampung Tua yang selama in sangat berkeinginan mendapatkan legalitas.

"Dengan adanya ranperda ini semoga kampung tua bisa terlegalitas. Saat ini 37 patok titik sudah jelas, luas kampung tua juga belum pasti. Masih 7 kampung aja yang baru sempat diukur oleh pemko, BP dan RKWB," ujar Machmur. (abg)