Selasa, 20 Februari 2018, 19:13

11 Tahun Rumah Lunas, Sertifikat Tak Ada, Warga Komplek Air Mas Meradang

BATAM, POSMETRO.CO : Meski matahari terik di siang bolong pada Selasa (20/2) siang itu, emosi puluhan warga Komplek Air Mas Madar Paradise, Batuaji menggebu-gebu. Berbarengan, mereka mendatangi kantor BTN dengan atribut demo di kepala setiap massa. Kala itu, para warga merasa emosi karena sudah belasan tahun tinggal di Perumahan tersebut, namun tak kunjung mendapat sertifikat legalitas tempat tinggal.

Sambil menyalakan speaker, orator mulai lantang menyuarakan aspirasinya. Tangannya mengepal, meminta pihak berwenang mendengar keluh kesah mereka. Sambil orasi, ratusan massa lainnya menyambut dengan sorak sorai, karena merasakan keluhan yang sama.

"Saya sudah lunas mulai 2011. Tapi tak juga ada surat IMB, PL dan sertifikat lainnya," kata Rusline Sihombing, salah satu ibu rumah tangga yang ikut mendemo BTN.

Wanita berbaju hijau dengan postur agak berisi ini, menyesalkan pihak Developer yang memberi banyak janji-janji dan alasan tak pasti, saat dimintai surat legalitas. Saking kesalnya, rumah yang dibeli bersama suaminya itu seolah tak ada harganya, bagi Rusline.

"Intinya kami minta legalitas. Sudah lama lunas," ujarnya.

Selain Rusline, Adi, warga lainnya juga menyesalkan hal yang sama. Ia menuntut agar Bank milik Negara itu memberikan hak warga dalam kepemilikan Sertifikat rumah, Penetapan Lokasi (PL) dan Izin Mendirikan Bangun an (IMB), yang masih ditahan.

"Banyak dari kami sudah menyelesaikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)," ungkapnya.

Adi mengatakan, hampir seluruh warga tidak memiliki sertifikat rumah yang di bangun developer Airmas Trikarsa. Perumahan yang dibangun sejak 2004 itu, telah membangun sebanyak 200an rumah, dengan harga beli di tahun 2006, sebesar Rp 44 juta.

"Jangankan yang kredit. Yang beli tunai saja juga belum dapet sertifikat," ujarnya.

Ia melanjutkan, rata-rata para warga dk sana, sudah melunasi rumah 3-4 tahun yang lalu. Namun saat ditanyakan ke Bank BTN, mereka beranggapan masih di proses.

"Masak diproses bertahun-tahun. Ternyata developer ini memang juga melakukan hal yang sama dengan perumahan lainya," tukasnya.

Sementara Ketua RW 11 Kelurahan Bukit Tempayang, Nanang, mengatakan bahwa warga di lokasi sudah tak percaya lagi dengan developer. Adapun salah satu poin permintaan warga, yakni meminta kepastian berapa lama pengurusan sertifikat lahan.

"Peringatan dan somasi sudah. Kita meminta BTN, mengambil alih sesuai SP1," ujarnya.

Lelaki berpakaian FSPMI itu menegaskan, warga akan terus berjuang baik dengan unjuk rasa, ataupun menyampaikan surat-surat terbuka, sampai benar-benar diterbitkan sertifikatnya.

"Bayangkan saja. Ada yang 2004 sudah lunas, tapi gak ada suratnya. Bukti ada semua," kata Nanang sambil menunjukkan bukti-bukti. Tercatat, ada 100 rumah yang belum memiliki legalitas. Pihak warga, meminta agar hal ini segera diselesaikan.

Sementara pihak Developer yang bersangkutan, Palti, mengatakan bahwa developer yang dia kelola merupakan developer sendiri, bukan group. Masalah yang terjadi, lanjut dia, yakni surat Induk Lahan di lokasi, hilang saat proses pecah PL.

"Kita akan usahakan. Kita sudah janjikan tiga bulan ke depan," singkatnya tanpa banyak komentar. Siang itu, Pihak BTN, Developer, dan Warga, melakukan pertemuan dan membuat satu notulen yang akan ditindaklanjuti sampai 5 hari ke depan. (iik)