Rabu, 21 Februari 2018, 17:06

BP Komitmen Tuntaskan Legalitas Kampung Tua di Batam

BATAM, POSMETRO.CO : Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan bahwa akan komitmen menyelesaikan legalitas kampung tua yang ada di Batam. Sepanjang kewenangan itu memang berada di lembaga pemerintah yang dulunya bernama Otorita Batam tersebut. Hal ini juga akan menjadi prioritas mengingat permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan segera mungkin persoalan legalitas lahan di kampung tua untuk diselesaikan. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi semua pihak untuk menyelesaikan legalitas kampung tua secara keseluruhan. Dengan demikian tentu diharapkan bisa memberikan rasa nyaman bagi warga yang sudah tingal puluhan tahun di kampung tua tersebut.

"Sepanjang kewenangan ada di BP Batam, kami akan komitmen menyelesaikannya secara keseluruhan," kata Lukita, Selasa (20/2).

Sedangkan terkait dengan persoalan Kampung Tua Tanjungbuntung, Lukita menjelaskan pihaknya saat ini juga tengah mencari jalan keluar yang terbaik. Pasalnya, sebagian lahan tersebut yang disampaikan oleh masyarakat masuk sebagai kawasan hutan lindung, karena itu masalah ini yang perlu disampaikan terlebih dahulu kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).

Kemudian, sebagian dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan sebagai Kawasan Industri, namun dalam Pepres 87/2011 tentang  Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun ditetapkan sebagai kawasan pemukiman. Sebab itulah hal ini perlu didudukan bersama untuk mencarikan jalan terbaik bagi Kampung Tua Tanjungbuntung.

"Kami akan selesaikan lahan ini untuk pemukiman, maka kami akan memproses legalitas lahan ini," jelasnya.

Setiap kampung tua menurut dia juga berbeda cara penyelesainnya, sehingga BP Batam akan membuat tim khusus untuk masing-masing kampung tua di Batam. Selanjutnya selain berkoordinasi dengan Pemko Batam pihaknya juga akan meminta pandangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam untuk memberikan masukan.

"Misal, kondisi Kampung Tua Tanjungbuntung tentu berbeda dengan cara penyelesaian Kampung Tua Sadai. Karena itu kita perlu membentuk tim," jelasnya.

Sebelumnya, BP Batam sendiri juga akan memberikan legalitas kepada 240 kepala keluarga Kampung Tua Bengkong Sadai, untuk memiliki sertifikat kepemilikan lahan dan rumah yang selama ini ditempati. Mealui Surat Keputusan (SK) Penataan Khusus Kampung Tua Bengkong Sadai sebagai dasar legalitas kedepan. 

Lukita mengatakan terbitnya SK tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk komitmen pihaknya yang ingin memberikan legalitas kampung tua di Batam. Dimana sebelumnya sudah membentuk tim penyelaras bersama tokoh masyarakat untuk mengukur luasan dan mendata warga yang tinggal di Kampung Tua Bengkong Sadai. 

"Satu orang hanya satu nama yang boleh memiliki lahan di Kampung Tua Bengkong Sadai.  Hal itu sudah lampirkan dalam SK yang baru saya tandatangani," kata Lukita di Masjid Jami Kelana Jaya.(abg)