Selasa, 27 Februari 2018, 16:31

Anggota DPRD Wajib Serahkan LHKPN

NATUNA,POSMETRO.CO : Penyelenggara negara seperti Anggota DPRD sejatinya taat dan patuh terhadap aturan dan perundangan yang mengatur pe-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini adalah sebagai bagian dari asas transparansi serta bentuk kepatuhan penyelenggara negara terhadap UU no 28 tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Kemudian pasal 5 ayat (3) menyatakan, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Hal itu juga dikuatkan dengan Keputusan KPK Nomor: KEP.07/ IKPK/02/ 2005 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN.

Sedangkan ayat (2) menyatakan, pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A diisi oleh PN selambat-lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon PN apabila diperintahkan oleh Undang-undang untuk melaporkan harta kekayaannya.

"Ini hasil rapat pendampingan e-registrasi aplikasi e-LHKPN Administrasi Instansi dan Administrasi Unit Kerja Pemerintahan yang diselenggarakan Komisi Pementasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan di Hotel Aston Batam  (Rabu, 21/2) kemarin. Dimana KPK mewajibkan Anggota DPRD untuk melaporkan Harta Kekayaanya baik menjelang menjabat maupun usai menjabat," ungkap Kasubag Program dan Prencanaan Sekretariat DPRD Natuna, Heru Candra, Senin (26/2) diruang kerjanya.

Adapun LHKPN yang dilaporkan itu kata dia antara lain aset yang bergerak atau yang tidak seperti tanah, bangunan dan kendaraan. Kemudian saldo rekening bank termasuk rekening istri dan anak dan harta kekayaan lainnya.

"Sekarang ini Sekretariat DPRD Natuna sedang melakukan pendataan terkait LHKPN anggota DPRD Natuna tersebut seperti formulir data yang akan diisi, email pribadi yang nantinya disampaikan ke KPK dan hal linnya. Paling lambat diserahkan pada akhir Maret 2018 ini," kata dia.

Pelaporan LHKPN anggota DPRD ini sebut dia untuk Natuna baru tahun ini dilakukan.

"Untuk Natuna baru tahun ini dilakukan, insyallah akan dilakukan secara periodik tiap tahunnya dengan cara Online," sebut dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Natuna dari Fraksi PPP, Harken mengaku sangat mendukung LHKPN ini ke KPK. Ia menilai pelaporan LHKPN sebagai salah satu wujud komitmen menjadi penyelenggara negara yang bersih, jujur dan terbuka.

Sebaliknya tambah dia bagi anggota DPRD yang tidak menyerahkan LHKPN patut dipertanyakan kredibilitasnya. Selain itu kata Harken, LHKPN ini mempermudah pihak penegak hukum dalam menelusuri penyimpangan uang negara.

"Ini wujud transparansi ke publik. Apalagi sekarang zaman keterbukaan, semua masyarakat harus tahu apalagi terhadap pemilihnya," kata Harken juga sebagai Ketua Komisi III DPRD Natuna. (maz)