Selasa, 06 Maret 2018, 14:28

Sekda Surati BUMD Untuk Lakukan RUPS

BATAM, POSMETRO.CO : Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, mengaku belum mendapat kabar lanjutan dari PT Pembangunan Batam yang tak lain adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal, jika sesuai jadwal, bulan Maret adalah waktu terakhir atau deadline Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk laporan keuangan di 2017.

Jefridin mengatakan, pihaknya mengaku sudah menyurati BUMD untuk melakukan RUPS. Namun, sampai saat ini belum ada kelanjutan. Selain itu, Jefridin juga mengatakan bahwa sekarang sedang dilakukan audit keuangan.

"Jadi masih proses. Kalau RUPS belum. Kita tunggu saja," kata Jefridin singkat, Senin (5/3). Jefridin juga mengaku masih menunggu laporan keuangan dari PT Pembangunan Batam yang sampai saat ini belum juga diserahkan. "Nanti mengadakan RUPS, baru kita tentukan," ungkapnya.

Namun Sekda juga mengakui, bahwa ia pernah mendapat laporan itu, saat penyampaian Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam. Namun, hal itu belum bisa dijadikan acuan, karena Sekda masih tetap harus menunggu RUPS.

"Sudah. Cuman kita ada aturan. Gak mungkin kita serta-merta. RUPS kan setahun sekali. Lha ini lah eranya sekarang ini. Januari ini, mereka bikin laporan kita tunggu. Gak bisa sembarang dong. Nah kita evaluasi hasil laporannya," ungkapnya. Dalam RUPS nanti, pemegang saham akan memberikan kuasanya kepada Sekda, dan barulah ada pergantian direksi.

"Tergantung kuasa pak wali. Kalau dikuasakan ke Sekda, ya Sekda yang ngatur. Yang jelas semua persyaratan administrasi kita lengkapi. Sabar. Insya Allah, paling lambat Maret kita tunggu," paparnya.

Selain itu, pergantian juga diakuinya tidak gampang, karena harus ada audit laporan keuangan terlebih dahulu. "Kita audit dulu oleh ahlinya. Bisa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), inspektorat, atau lembaga lainnya," tukasnya.

Sebelumnya, Sekertaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho, menganggap Sekda Kota Batam salah, jika tidak ada penyampaian laporan keuangan BUMD. Pasalnya, Udin sendirilah yang mengaku melaporkan masalah ini ke Sekda, beberapa waktu silam.

"Saya sudah sampaikan. Dan itu juga sudah disampaikan di Paripurna, pada saat laporan pansus," kata Udin yang mengaku bahwa dirinya saat itu menjabat Ketua Pansus LKPj.

Udin menganggap, banyak sekali pelanggan-pelanggaran yang menyalahi aturan di perusahaan plat merah tersebut. Salah satunya, yakni penyalahan aturan di Perda BUMD No. 1 tahun 2002 pasal 9, tentang direksi. Kepala BUMD yang menjabat lebih dari dua periode, dirasanya suatu kesalahan yang sangat fatal. (iik)