Sabtu, 17 Maret 2018, 15:47

Pengusaha Gugat Aparat 1 Miliar

BATAM, POSMETRO.CO : Sidang praperadilan dengan pemohon Yohanes Juko Suwarno melawan Ditpolair Polda Kepulauan Riau (Kepri) sebagai termohon I dan Kantor Bea Cukai Batam sebagai termohon II, kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, Kepualuan Riau, Jumat (16/3/2018) pagi. Dalam persidangan ini, pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Agus Amri dan Anang Yuliardi menyampaikan bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon I disebut sebagai tindak pidana perampasan dan penggelapan. 

Hal ini tertuang dalam poin nomor 14 surat permohonan yang dibacakan oleh pihak pemohon di depan hakim tunggal Taufik Nainggolan. "Bahwa jelas dan tegas secara terang benderang tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh para termohon tersebut tidak memenuhi satupun ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga dengan demikian tindakan para termohon tersebut sebenamya sudah dapat dikualifikasikan sebagai suatu dugaan tindak pidana perampasan dan penggelapan," kata Agus Amri, kuasa hukum pemohon membacakan permohonan. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh kedua kuasa hukum ini berdasarkan berbagai ketentuan hukum tentang penggeladahan dan penyitaan. Atas dasar itulah, pihak pemohon meminta kepada hakim Taufik Nainggolan menyatakan penggeladahan dan penyitaan barang milik pemohon yang dilaksanakan oleh para termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tindakan termohon I ini juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemohon. 

"Meminta kepada hakim agar memutuskan dan memerintahkan pihak termohon untuk mengembalikan seluruh barang milik pemohon tersebut kepada pemohon ke tempat semula. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh para termohon yang berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon tersebut. Menghukum para termohon membayar ganti kerugian secara tanggung renteng yang ditetapkan sebesar Rp1 miliar, dan menghukum para termohon untuk membayar keseluruhan biaya dalam perkara ini," kata Agus Amri lagi. 

Sementara itu, Totok Wibowo selaku Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Kepri yang mewakili pihak termohon I mengatakan bahwa permohonan praperadilan merupakan hal yang sah saja dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dalam proses penegakan hukum. Ia mengaku, Polda Kepri siap menghadapi gugatan yang dilakukan oleh pemohon. "Kami siap karena mekanisme hukum seperti itu, artinya hari ini kita baru mendengar pembacaan tuntutan dari pemohon. Nanti hari Senin (19/3/2018), kami akan memberikan jawaban," katanya. 

Terkait penggeledahan yang menjadi permasalahan sehingga diajukan permohonan praperadilan ini, lanjut Totok menjelaskan, aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan hukum sudah berdasarkan mekanisme. "Tindakan yang dilakukan oleh Polda Kepri bukan karena adanya tindak pidana, karena itu, diserahkan ke Bea Cukai. Dan sekarang memang sudah kita serahkan ke Bea Cukai," katanya. 

Totok menambahkan, pihaknya akan menghadirkan 4 orang saksi untuk melawan pihak pemohon. Namun, ia masih enggan membeberkan saksi-saksi tersebut. "Kami akan buktikan dan semuanya sudah kami persiapkan," terang Totok. (abg)