Senin, 07 Mei 2018, 15:57

Peringatan Terakhir Bagi ASN Pengguna Narkoba di Pemko Tanjungpinang

PINANG, POSMETRO.CO : Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono memberikan kesempatan terakhir bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang untuk menjauhi narkoba. Peringatan keras itu paling ditekankan kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang selama ini telah mencoreng nama baik Pemko Tanjungpinang.

Peringatan tegas itu disampaikan Riono sehari setelah Polres Tanjungpinang merilis bahwa ada dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Pemko Tanjungpinang, terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kedua ASN itu yakni Eka Farid, oknum anggota Satpol PP dan Tedy Prayoga yang diketahui adalah pegawai di salah satu kelurahan di Kota Tanjungpinang.

"Kita (Pemko Tanjungpinang), rasa saya sudah cukup memberikan pembinaan, pengarahan, bekerjasama dengan BNN untuk dilakukan tes urine dan sebagainya, hingga saya minta kepada Satpol PP ini yang terakhir," tegas Riono usai membuka acara Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di hotel Bintan Plaza, Senin (7/5).

Menurut Riono, peredaran narkoba dewasa ini tidak lagi menyasar kepada orang-orang tertentu, melainkan seluruh kalangan masyarakat, baik pegawai maupun yang lainnya. Untuk itu, ia yakin, bahwa keterlibatan dua orang pegawai di lingkungan Pemko Tanjungpinang itu merupakan sisa-sisa oknum pegawai sebelumnya yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

"Narkoba ini kan tidak pernah pandang status, dia makan siapa saja, dan saya yakin ini sisa-sisa sebelumnya, mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi, kalau masih ada kita tidak tegas, tapi jangan sampailah, cukup di rehab saja," ungkapnya.

Kendati demikian, Riono mengaku, Pemko Tanjungpinang tidak akan memberikan bantuan hukum bagi pegawai yang terlibat dalam kasus narkoba seperti kedua oknum pegawai tersebut. Sebab, Pemko Tanjungpinang tidak ingin menyelamatkan satu orang pegawai, tetapi akan berpotensi merusak ribuan orang pegawai lainnya.

"Tidak ada bantuan hukum, apalagi  sekarang aturannya ketat. Kalau rehab, nanti kalau dia masuk bikin virus lagi, berhentikanlah. Tak mungkin kita pertahankan yang satu, mengorbankan yang seribu, bagus kita buang yang satu, pertahankan yang seribu," tuturnya.(bet)