Sabtu, 19 Mei 2018, 15:45

Awas, Kampanye di Sekolah dan Rumah Ibadah Dikenakan Sanksi

PINANG, POSMETRO.CO : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Robby Patria mengingatkan pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota Tanjungpinang yang akan melakukan kampanye di bulan puasa agar tidak menggunakan rumah ibadah maupun sekolah. Pasalnya, kampanye di rumah ibadah dan sekolah bisa dikenakan sanksi.

"Mari kita sama-sama menjaga kesucian Ramadhan, dengan tidak melakukan kampanye di rumah ibadah," kata Robby, Sabtu (19/5) siang. Robby menerangkan, bahwa pihaknya mempersilahkan paslon melakukan kegiatan keagamaan di masjid atau di surau selama masa Ramadhan, namun tidak berpolitik. Menurutnya, yang tidak boleh di dalam ceramah menumpang kampanye dengan mengatakan jangan lupa memilih paslon tertentu.

"Misalnya dengan memberikan ceramah Ramadhan saja, tidak boleh berkampanye," ungkapnya. Apalagi, kata Robby, secara terang terangan membagikan barang yang dilengkapi dengan stiker ataupun kartu nama paslon. "Kalau mau ceramah itu baik, karena apa yang kita bisa mencerahkan masyarakat. Yang tidak baik, ceramah mengajak memilih di dalam masjid," tuturnya

Sejauh ini menurut dia, proses kampanye di Tanjungpinang masih berjalan dengan baik. Sampai sekarang belum ada yang menjurus dilaporkan menggunakan money politics atau pembagian barang lainnya yang melebihi ketentuan yang dilarang.

"Karena barang yang diberikan kepada warga tidak boleh lebih nilainya Rp25 ribu per item. Misalnya payung atau gelas harganya per unit hanya Rp25.000 saja," katanya.

Menurut Robby, seluruh pengeluaran calon akan dilakukan audit menyeluruh oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU Kota Tanjungpinang. Sehingga diketahui apakah benar pengeluaran untuk alat-alat tersebut melebihi seluruh dana kampanye yang ditetapkan KPU bersama paslon sejumlah Rp6,16 miliar.

Kalau dilihat laporan penerimaan dana kampanye sampai 20 April 2018, jelas Robby, paslon saat ini belum mendapatkan sumbangan yang banyak. Karena dari laporan paslon, baik nomor urut 1 atau 2, sumbangan yang mereka terima tidak lebih dari Rp200 juta per paslon. 

"Kita tidak tahu dengan dana sebanyak itu paslon dapat melakukan kampanye dengan maksimal. Karena mereka mematok dana kampanye mereka selama masa kampanye dari 15 Februari hingga 23 Juni Rp6 miliar. Tapi kalau kita lihat sekarang, sumbangan penerimaan dana kampanye kedua paslon sangat kecil dari batasan maksimum," katanya. (bet)