Selasa, 22 Mei 2018, 13:14

Uang Korupsi Perusda Rp 774 juta Lebih Akhirnya Dikembalikan ke Pemda

NATUNA, POSMETRO.CO : Kejaksaan Negeri Natuna menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 774. 546.940, uang ini merupakan hasil penyelidikan terhadap pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Natuna tahun buku 2014, 2015 dan tahun 2016.

"Uang yang dikembalikan ini  berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten terhadap pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Natuna tahun buku 2014, 2015 dan tahun 2016 yang ditindak lanjuti oleh Kajari Natuna. Nilainya secara keseluruhan sebesar 774. 546.940 Rupiah," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Juli Isnur kepada awak media dalam jumpa pers di ruang kerja nya, Selasa (22/5) pagi.

Dari hasil penyelidikan ini terang Juli Isnur di temukan penyelewengan keuangan Perusda berupa tunjangan Insentif, tunjangan hari raya, tunjangan Ramadhan dan Tunjangan Idul Adha kepada Direksi dan Badan pengawas Perusda.

"Hasil penyelidikan pengelolaan keuangan Perusda yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2004. Yang mengembalikan adalah mantan Direksi dan Badan Pengawas Perusda Natuna," sebut dia.

Sebagaimana diketahui kata Juli Isnur penyelidikan ini telah berlangsung sejak tanggal 2 Maret 2017 lalu dengan memeriksa Direksi Perusda termasuk Badan Pengawas Perusda Natuna.

"Pengembalian uang korupsi ini berlangsung dua tahap yaitu pada April 2018 lalu sebesar 324.571.040 Rupiah dan 449.875.900 Rupiah hari ini," kata dia.Dengan dikembalikan kan uang negara ini tambah Juli Isnur artinya perkara korupsi di tubuh Perusda Natuna terhadap Direksi dan Badan Pengawas dinyatakan selesai dan ditutup.

"Sesuai ketentuan maka kasus ini dinyatakan selesai dan sudah kita sampaikan ke pimpinan dalam hal ini Jampidsus," tambah dia. Selanjutnya kata Juli, terhadap uang ini di kembalikan ke Kas Perusda yang diterima langsung oleh Direktur Utama yang baru, Amrullah serta disaksikan oleh Sekda Natuna, Wan Siswandi. Isnur berharap agar pengelolaan keuangan Perusda selanjutnya agar lebih baik dan sesuai ketentuan dan UU yang berlaku.(maz)