Rabu, 30 Mei 2018, 15:12

Batam Rawan Masalah PPDB di Tahun Politik

BATAM, POSMETRO.CO : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), baru saja mengeluarkan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Ketentuan ini sudah dikeluarkan, dan akan dilaksanakan mulai tahun ini. Di sana, tertera bahwa PPDB tahun ini diprioritaskan menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau biasa disebut online. Kemudian, ada juga tertera bahwa orangtua calon wali murid, dibebaskan dari biaya PPDB, maupun pendaftaran ulang di sekolah penerima dana BOS.

Akan tetapi, Batam dirasa belum mumpuni untuk menjalankan PPDB dalam sistem online. Masih banyak mitra Dinas Pendidikan Kota Batam di Komisi IV DPRD Kota Batam, yang merasa sistem online di Batam belum mantap, serta petunjuk teknis (juknis) yang belum disampaikan sehingga masih rancu pelaksanannya.

"Boleh saja online. Sistemnya sudah mantap belum? Itu kan harus zonasi. Tapi sistemnya betul? Emang Disdik tahu, sejauh mana masyarakat miskin, nilainya berapa, yang berprestasi?" kata Yunus, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Selasa (29/5).

Ia merasa, Disdik harus menjelaskan bagaimana agar menentukan angka kemiskinan, sehingga bisa menerapkan sistem online. Begitu jiga zonasi, yang dirasa Yunus setiap sekolah berbeda zonanya.

"Setiap sekolah beda. Tentukan dulu, baru diterapkan," katanya. Sementara masalah penggratisan PPDB, biaya daftar ulang, dan pendataan ulang siswa lama, dirasa Yunus belum masuk akal. Ia mengatakan, Kementrian Pendidikan hanya bisa membuat aturan seenaknya saja, tanpa melihat daerah-daerah lain yang aksesnya terbatas, seperti daerah Kepulauan.

"Sekarang kalau dibebankan ke Dana BOS, mana cukup. Sekarang per siswa hanya Rp 1 juta. Dan itu nominalnya sama se-Indonesia. Naikkan dana BOS Rp 2 juta, karena Batam ini Kepulauan, aksesnya susah, semua serba mahal," katanya.

Namun, di sisi pandangan masyarakat, pembebasan biaya daftar ulang ada baiknya. Akan tetap, sekolah masih bisa meminta sumbangan kepada wali murid, untuk operasional sekolah. "Kalau sumbangan harus persetujuan semua pihak. Dan itu tak dibebankan. Harus ada kuitansi. Kalau tidak, pungli namanya," ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi IV lainnya, Riky Indrakari, mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Komisi IV akan mengundang Dinas Pendidikan Kota Batam, untuk mempertanyakan petunjuk teknis (Juknis) dalan pelaksanaan PPDB Online. Pasalnya jika belum disampaikan, ia pesimis Batam bisa mengikuti aturan Permendikbud baru tersebut.

"Kalaupun tak bisa diterapkan, jangan tak dilaksanakan semua. Misal zonasi, zonasi ini batasan secara wilayah dulu. Batasan dari rombel, berapa kemampuan kita. Idealnya, SD 28 dan SMP 32. Kasih list maksimal juga. Bisa 36 siswa per rombel," paparnya.

Selain itu, juga harus ada aturan tertulis dalam praktek pelaksanaan PPDB 2018. Karena Riky merasa, akan banyak terjadi pelanggaran dalam PPDB, yang mengatasnamanakan titipan DPRD maupun Wali Kota.

"Inspektorat harus kawal Juknis sejak PPDB. Selama ini banyak terjadi indikasi pungli ketika masuk, karena inspektorat tak pernah hadir mengawasi," katanya.

Bagaimana langkah penaggulangannya? Riky menjelaskan, Disdik harus mendaringkan (online) dahulu, database anak bina lingkungan. "Bina lingkungan harus masuk plot tanpa embel-embel. Saya belum lihat juknis, saya belum jamin akan baik. Karena tahun politik yang mengatasnamakan partai untuk mencari suara, atau untuk pemilu," paparnya.

Sementara PLT Kadisdik Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan bahwa selama ini Disdik sudah menjalankan sistem PPDB secara online. Saat ditanya kesiapan, ia mengatakan Batam sudah siap. Baik infrastruktur maupun SDM, dirasanya mampu menjalankan sistem online PPDB tahun ini.

"Khusus mainland, sudah dari tahun kemarin online. Untuk SD dan SMP. SMA sudah di Provinsi. Hinterland yang belum," pungkasnya. (iik)