Jumat, 29 Juni 2018, 16:59

Pengusaha Wajib Patuhi UMS

BATAM, POSMETRO.CO : Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan bahwa penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang sudah diteken pemerintah Provinsi, wajib dilaksanakan. Sampai saat ini, Rudi belum mendapat laporan terkait perusahaan yang tak menjalankan aturan tersebut.  

Dijelaskan Rudi, sampai sekarang belum ada laporan, baik dari karyawan atau perusahaan, mengenai pelanggaran terhadap UMS. Intinya, kata Rudi, setelah diteken SK oleh Gubernur, hal itulah yang harua dilaksanakan pengusaha di Batam. "Intinya, itu diberlakukan sejak dikeluarkannya SK. Wajib dilakukan. Kalau laporan, belum ada. Kan baru," kata Rudi, Jumat (29/6).

Sebelumnya, pengusaha-pengusaha dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, ikut resah terhadap keputusan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, tentang penandatanganan Surat Keputusan Upah Minimum Sektoral Kota Batam 2018.

Menurut Ketua Koordinator Wilayah HKI Kepri, OK Simatupang, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, konsep pengupahan sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pengusaha, terkait prediksi upah yang harus dibayar setiap tahunnya. "Tetapi dengan terbitnya SK UMS di tengah tahun ini, membuat semuanya jadi tak bisa diprediksi," katanya.

Ia melanjutkan, pada pasal 49 dalam PP tersebut, sudah jelas disebutkan, gubernur dalam menetapkan UMS harus berdasarkan kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan. 

"Yang ingin kami garis bawahi, apakah Keputusan Guburnur Kepri  Nomor 804 Tahun 2018 tentang penetapan UMS Kota Batam 2018 sudah mengacu pada aturan tersebut?" tanyanya.

Dikeluarkannya SK Penetapan UMS, lanjut OK, membuat mereka harus menghitung ulang anggaran biaya di perusahaan yang sudah dianggarkan sebelumnya. "Belum lagi adanya desakan dari pihak serikat pekerja atau buruh yang minta upah sundulan bagi pekerja di atas 1 tahun. Pemerintah Daerah harusnya arif dan bijaksana menyikapi polemik upah sektoral yang menjadi masalah setiap tahunnya," kata OK.

Kemudian, dari kalangan pengusaha, juga memandang upah di Batam saat ini sudah tidak lagi kompetitif, jika dibandingkan upah di Negara-Negara yang saat ini menjadi pesaing Batam. Di Malaysia, upah pekerjanya berada pada kisaran USD218-USD238, Vietnam USD145-USD167, Myanmar USD80,28, Laos USD110, Filipina USD175, Cambodia USD140. 

"Batam sudah USD260 atau Rp3.523.427. Lalu jam kerja di kita 40 jam per minggu, sedangkan negara-negara tersebut hanya menerapkan sistem 48 jam per minggu," pungkasnya. (iik)