ahok sudah di lp cipinang

09 Mei, 2017, 14:48

posmetro.co-jakarta: basuki tjahaja purnama telah berada di rutan cipinang, jakarta timur, pada selasa (9 ...

tahun ini pemerintah buka lowongan cpns

29 Apr, 2017, 06:19

posmetro.co-jakarta: ini kabar gembira bagi warga kepri. pemerintah akhirnya membuka seleksi cpns 2017. ...

keluhan warga batam sampai ke dirjend imigrasi

27 Apr, 2017, 10:10

posmetro.co-jakarta: keluhan masyarakat batam terhadap pelayanan imigrasi telah sampai direktorat jendera ...

imigrasi: wn china tak ada melanggar hukum

03 Apr, 2017, 15:09

posmetro.co-pinang: kantor imigrasi kelas i tanjungpinang menyatakan bahwa dua warga negara china, hao zh ...

quota rokok di pinang 18 ribu dus

27 Mar, 2017, 19:25

posmetro.co-pinang: den yealta, ketua badan pengusahaan (bp) kawasan tanjungpinang mengatakan wilayah k ...

 
Hukum

DPR Tantang KPK untuk Membuktikan

18 Mar, 2017, 20:36

posmetro.co: perkara dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) makin seru. refrizal, anggota komisi xi dpr m ...

Hukum

Gumawan: Komisi II yang Usulkan Pakai APBN Murni

16 Mar, 2017, 14:55

posmetro.co: mantan menteri dalam negeri blak-blakan dalam sidang dugaan korupsi anggaran e- ktp. gamawan menyebut komisi ii dpr y ...

Hukum

Pengusaha Mengeluh ke Pak Menteri

11 Mar, 2017, 19:48

posmetro.co: sejumlah pengurus kadin di kepri masih mengeluhkan masalah perizinan. pengusaha masih merasa dipersulit dalam hal itu ...

Hukum

Skema Dugaan Korupsi e-KTP dari sebuah Ruko

10 Mar, 2017, 08:20

posmetro.co:perkara dugaan korupsi e-ktp makin asyik untuk disimak. sebab selain melibatkan tokoh nasional ternyata dugaan korupsi ...

Hukum

Siapa Tiga Gubernur yang diduga Terlibat Dugaan Korupsi e-KTP?

07 Mar, 2017, 09:58

posmetro.co: kasus dugaan korupsi ktp elektronik (e-ktp) dengan kerugian negara rp 2,3 triliun terus bergulir. dugaannya ada tiga ...

Hukum

Anggaran PNS Rp150 Triliun per Tahun

03 Mar, 2017, 15:09

posmetro.co: wakil ketua dpr fahri hamzah mengatakan dia telah mendapat informasi akan adanya revisi undang-undang aparatur sipil ...