Demo di BP Batam, HM Rudi Dengarkan Aspirasi Masyarakat

    spot_img

    Baca juga

    Bolehkah Menikung di Area Blindspot? Ini Penjelasannya!

    BATAM, POSMETRO: Saat berkendara, kita sering dihadapkan dengan situasi...

    Warga dan Pihak Sekolah Yayasan Yos Sudarso Ambil Kesepakatan Lewat Mediasi

    BATAM, POSMETRO.CO :  Cek cok sempat terjadi. Warga Kampung...

    Minggu Ini, Pengundian Final Season 4 di Grand Batam Mall

    BATAM, POSMETRO.CO : Pengundian Shop & di Win Grand...

    Kepala BP Batam: Industri Berkembang, Ekonomi Tumbuh, Batam Sejahtera

    BATAM, POSMETRO: Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad...

    SD Yos Sudarso III Diserang, Guru dan Kepsek Dikeroyok

    BATAM, POSMETRO: Sekolah Dasar Swasta Yos Sudarso III di...
    spot_img

    Share

    BATAM, PM: Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menemui ratusan masyarakat yang melakukan unjuk rasa di Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023).

    Pada aksi ini, Muhammad Rudi mengajak massa aksi untuk berdialog guna mendengarkan aspirasi yang menjadi tuntutan.

    Dalam dialog yang berlangsung, orang nomor satu di Kota Batam tersebut menegaskan bahwa proyek pengembangan Kawasan Rempang merupakan prioritas pemerintah pusat.

    Bukan tanpa alasan, proyek tersebut masuk dalam daftar Program Strategis Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sesuai yang tertuan pada Permenko Nomor 7 Tahun 2023.

    “Saya sudah menyampaikan bahwa BP Batam adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saya sudah memberikan tawaran kepada perwakilan masyarakat untuk berangkat ke Jakarta berbicara dengan pemerintah pusat terkait pengembangan Rempang. Namun niat saya itu tak disambut baik,” ujar Rudi di hadapan pengunjuk rasa.

    Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam mengatakan bahwa pihaknya selalu membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog terkait rencana investasi Rempang Eco-City.

    Sosialisasi ke masyarakat Rempang pun telah dilakukan BP secara intens sejak beberapa hari terakhir. Sehingga, warga pun mendapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya.

    “Ini adalah program strategis nasional, keputusannya ada di pemerintah pusat. Mari kita duduk bersama, saya tidak punya wewenang melebihi dari menteri dan pemerintah pusat,” pungkasnya. (**)